Rentetan kebakaran tumpukan sampah melanda sejumlah lokasi di wilayah Jabodetabek dalam waktu berdekatan, mulai dari TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang, Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ilegal di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, hingga TPA Cipayung di Depok. Insiden ini memicu status tanggap darurat dan penyelidikan lebih lanjut.
TPA Jatiwaringin: 15 Hektare Terbakar, Pemadaman 10 Hari
Kebakaran pertama terjadi di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, pada Selasa (30/6). Api melalap area seluas 15 hektare, atau setara dengan seluruh lahan utama TPA tersebut. Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran pada 1-14 Juli 2026. Ratusan personel gabungan dari BNPB dan instansi terkait dikerahkan untuk memadamkan api. Berbagai metode diterapkan, dan api baru berhasil dipadamkan total setelah 10 hari, pada Jumat (10/7). Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi BNPB, Abdul Muhari, menyatakan bahwa lahan yang terdampak telah dipadamkan 100 persen dan saat ini berada dalam fase pendinginan intensif.
TPS Ilegal Gunung Putri: Api Muncul dari Bawah Tumpukan Sampah Setinggi 10 Meter
Setelah Tangerang, giliran TPS ilegal di Cikeas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, yang terbakar pada Selasa (14/7). Api kembali muncul pada Kamis (16/7) setelah sebelumnya dianggap padam. Wakil Komandan Pemadam Kebakaran Sektor Gunung Putri, Lukman Habib, mengungkapkan bahwa kebakaran berlangsung berhari-hari karena api terus muncul dari bawah tumpukan sampah setinggi 10 meter. Medan yang sulit dijangkau menjadi kendala tambahan.
"Ketinggian sampahnya itu sudah sampai 10 meter. Makanya kita minta bantuan alat berat buat mengurai tumpukan sampahnya. Semua metode sudah kita pakai buat memadamkan api," kata Lukman pada Kamis (16/7). Ia menduga kebakaran dipicu oleh pengelola lahan yang membakar kasur di sekitar tumpukan sampah. Api kemudian membesar dan menjalar, menimbulkan asap pekat yang dikeluhkan warga perumahan sekitar.
"Jadi info yang kita dapat memang pengelola sempat bakar kasur di situ, mungkin jadi membesar apinya dan merembet. Di lokasi juga saya lihat memang ada sisa kasurnya, ada kerangkanya sudah terbakar," ungkap Lukman. Pihak pemadam masih melakukan pemantauan dan telah melapor ke kecamatan untuk ditindaklanjuti.
TPA Cipayung Depok: Kebakaran Dipicu Gas Metana, Tidak Ada Korban
Insiden kebakaran sampah berikutnya terjadi di TPA Cipayung, Depok, pada Kamis (16/7) pukul 19.30 WIB. Api berhasil dipadamkan pada pukul 22.52 WIB. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, mengungkapkan bahwa kebakaran sempat membesar diduga akibat akumulasi gas metana.
"Jadi memang ada titik api muncul, kemudian membesar mungkin karena ada gas metana ya di sekitar situ. Jadi seperti langsung, apinya langsung membesar, menjalar seperti itu," kata Chandra saat ditemui di TPA Cipayung, Jumat (17/7/2026).
Chandra mengatakan penyebab pasti kebakaran masih diselidiki oleh Polres Metro Depok. Beberapa saksi telah dimintai keterangan, dan rekaman CCTV tidak menunjukkan adanya orang di titik awal api. Meski begitu, ia memastikan tidak ada korban luka maupun korban jiwa, serta tidak ada kerusakan harta benda material.
TPA Overload: 2,9 Juta Ton Sampah di Cipayung, Imbauan Penyiraman Rutin
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, Reni Siti, mengungkapkan bahwa TPA Cipayung saat ini kelebihan beban (overload) dengan total 2,9 juta ton sampah menumpuk. Setiap hari, sekitar 900 hingga 1.000 ton sampah baru dibuang ke TPA tersebut. Kondisi ini perlu diantisipasi serius, terutama di musim panas.
"Nah, ini yang harus kita antisipasi nih ke depan setelah kejadian ini. Makanya nanti ada beberapa hal. Di sini sendiri tadi saya sudah minta tolong ke damkar yang ada di lokasi sini supaya satu hari itu minimal dua kali penyiraman untuk antisipasi karena memang cuaca kan sedang panas, ya," ungkap Reni. Ia meminta petugas pemadam kebakaran untuk menyiram area TPA dua kali sehari, termasuk pada malam hari setelah kebakaran.
Rentetan kebakaran ini menyoroti masalah pengelolaan sampah yang belum tuntas di wilayah Jabodetabek. Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk mencegah terulangnya insiden serupa.
