Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menggelar aksi penanaman serentak lebih dari satu juta bibit mangrove di 162 titik di 37 provinsi Indonesia dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Inisiatif ini mencakup area seluas 364,11 hektare dan diikuti oleh lebih dari 25.000 peserta, mulai dari pelajar, komunitas, serikat pekerja, hingga masyarakat umum.
Mangrove sebagai Benteng Kehidupan
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, menegaskan pentingnya mangrove dalam menjaga keseimbangan ekologis dan kesejahteraan masyarakat pesisir. "Mangrove bukan hanya sekumpulan pohon di kawasan pesisir. Mangrove adalah benteng kehidupan yang melindungi daratan, menjaga sumber kehidupan masyarakat pesisir, menyimpan karbon, dan menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga kehidupan dan mengamankan masa depan generasi Indonesia," ujar Menteri Jumhur.
Ekosistem mangrove memiliki peran strategis yang tidak dapat digantikan oleh infrastruktur buatan manusia. Berdasarkan Peta Mangrove Nasional Tahun 2025, Indonesia memiliki kawasan mangrove seluas lebih dari 3,45 juta hektare, yang mewakili 20 hingga 25 persen dari total mangrove dunia. Kekayaan ini menjadi tanggung jawab besar untuk memastikan pengelolaan berkelanjutan sebagai pelindung pesisir, penjaga keanekaragaman hayati, dan penopang kehidupan masyarakat.
Tantangan dan Kebijakan Perlindungan
Ekosistem mangrove menghadapi ancaman alih fungsi lahan, pencemaran, dan eksploitasi tidak terkendali. Untuk merespons hal ini, KLH/BPLH menetapkan serangkaian kebijakan strategis, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove, yang menjadi jaminan upaya perlindungan dan pemulihan secara terpadu.
Sebagai langkah lanjutan, KLH/BPLH juga menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional 2026-2055 sebagai pedoman pengelolaan jangka panjang. Pendekatan Kesatuan Lanskap Mangrove (KLM) digunakan untuk menyelaraskan fungsi perlindungan alam dengan pemanfaatan berkelanjutan.
Program Desa Mandiri dan Kemitraan
Di tingkat tapak, program Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM) terus didorong untuk mengubah eksploitasi menjadi pengelolaan lestari, seperti ekowisata dan produk berbasis mangrove yang menciptakan lapangan kerja hijau. Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, menegaskan komitmen kementeriannya dalam rehabilitasi mangrove. "Kami dari Kementerian Kehutanan berkomitmen untuk terus meningkatkan rehabilitasi mangrove, karena ada 2,73 juta hektare mangrove dalam kawasan hutan yang menjadi tanggung jawab kami. Kami juga melibatkan masyarakat sekitar melalui Kebun Bibit Rakyat Mangrove," tutur Rohmat.
KLH/BPLH menyatakan akan memperkuat kemitraan strategis antarkementerian dan lembaga pemerintah agar upaya pemulihan ekosistem pesisir menjadi gerakan nasional yang terpadu dari pusat hingga daerah. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menambahkan, "Kami sangat berkomitmen menyeimbangkan antara ekologi dan ekonomi melalui ekonomi biru. Salah satu program yang akan dilakukan adalah revitalisasi Pantura Jawa, termasuk restorasi mangrove."
Peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 menekankan pentingnya kebijakan berbasis data, tata kelola terintegrasi, dan kemitraan lintas kementerian/lembaga untuk menjaga mangrove bagi generasi mendatang.
