Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menyampaikan keprihatinannya atas kebakaran yang terjadi di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin. Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa Indonesia perlu segera bertransformasi dari sistem pengelolaan sampah yang bertumpu pada penimbunan menuju pengelolaan yang lebih modern melalui mekanisme Waste-to-Energy (WTE).
Kebakaran TPA Jatiwaringin sebagai Alarm
Eddy menilai pengelolaan sampah berbasis WTE merupakan langkah yang tepat karena tidak hanya mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA, tetapi juga mampu menghasilkan energi yang bermanfaat bagi masyarakat. "Kebakaran TPA Jatiwaringin menjadi alarm bahwa kapasitas pengelolaan sampah kita sudah berada di titik yang membutuhkan perubahan mendasar. Termasuk di dalamnya adalah memproses sampah menjadi sumber daya yang memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk menjadi energi listrik," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (5/7/2026).
Data Sampah Nasional
Menurutnya, Indonesia menghasilkan sekitar 56 juta ton sampah setiap tahun dan sebagian besar masih berakhir di tempat pemrosesan akhir melalui sistem penimbunan. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kebakaran akibat akumulasi gas metana, memperbesar pencemaran lingkungan, sekaligus membuat potensi energi dan nilai ekonomi dari sampah belum dimanfaatkan secara optimal.
Dukungan terhadap Program Pemerintah
Ia mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang tengah mempercepat pembangunan fasilitas Waste-to-Energy di berbagai daerah sebagai bagian dari pembenahan sistem pengelolaan sampah nasional. "Program Waste-to-Energy merupakan salah satu solusi strategis karena mampu menjawab dua tantangan sekaligus, yakni mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA dan menghasilkan energi listrik yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Inilah bentuk nyata ekonomi sirkular yang memberikan nilai tambah dari sesuatu yang selama ini dianggap sebagai limbah," katanya.
Teknologi WTE dan Standar Lingkungan
Ia menambahkan, teknologi WTE telah diterapkan di berbagai negara dengan standar lingkungan yang ketat. Menurutnya, pembangunan dan operasional fasilitas tersebut harus memenuhi ketentuan lingkungan hidup, menggunakan teknologi terbaik, diawasi secara transparan, serta memenuhi standar emisi internasional.
Pengurangan Sampah dari Sumber Tetap Prioritas
Selain pembangunan fasilitas WTE, ia menegaskan pengurangan sampah dari sumber tetap harus menjadi prioritas melalui pemilahan sampah rumah tangga, peningkatan kegiatan daur ulang, penguatan bank sampah, serta edukasi kepada masyarakat. "Waste-to-Energy bukan berarti kita mengabaikan upaya pengurangan sampah. Justru WTE menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi. Sampah yang masih memiliki nilai ekonomi harus didaur ulang terlebih dahulu, sedangkan residunya dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi," jelasnya.
Momentum Transformasi Sistem Pengelolaan Sampah
Ia berharap kebakaran TPA Jatiwaringin menjadi momentum untuk mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, Indonesia perlu beralih dari pendekatan landfill oriented menuju sistem pengelolaan sampah modern yang mengedepankan teknologi, ekonomi sirkular, dan energi bersih. "Persoalan sampah tidak cukup diselesaikan dengan memperluas TPA. Kita membutuhkan keberanian melakukan lompatan kebijakan melalui percepatan pembangunan Waste-to-Energy sebagai bagian dari strategi nasional menuju Indonesia yang lebih bersih, lebih sehat, sekaligus lebih mandiri dalam penyediaan energi. Momentum ini harus kita manfaatkan agar kejadian seperti kebakaran TPA Jatiwaringin tidak terus berulang di masa mendatang," pungkasnya.
