Komisi 1 DPRD Jawa Barat resmi memberikan tiga rekomendasi terkait usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda. Rekomendasi ini dihasilkan dalam rapat kerja bersama Komunitas Pengkaji Pergantian Nama Provinsi Jawa Barat yang digelar pada Kamis, 2 Juli 2026.
Tiga Poin Rekomendasi DPRD
Ketua Komisi 1 DPRD Jabar, Rahmat Hidayat, menyatakan bahwa rekomendasi pertama adalah mengapresiasi usulan tersebut sebagai aspirasi masyarakat yang layak dikaji dan ditindaklanjuti. "Komunitas Pengkaji Pergantian Nama Provinsi Jawa Barat yang mengusulkan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda merupakan aspirasi masyarakat yang patut diapresiasi untuk dikaji dan ditindaklanjuti," ujarnya dalam keterangan resmi.
Rekomendasi kedua mendorong Pemprov Jabar untuk mengkaji dan menindaklanjuti wacana perubahan nama tersebut sesuai mekanisme tata tertib DPRD. "Terkait kajian dan tindak lanjut perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda, sesuai dengan mekanisme tata tertib DPRD, sebaiknya dikaji dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat," kata Rahmat.
Rekomendasi ketiga meminta penguatan nilai budaya Sunda melalui kurikulum pendidikan sebagai muatan lokal di setiap jenjang pendidikan di Jawa Barat. "Seiring dengan proses kajian dan tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Komisi I merekomendasikan untuk memperkuat nilai budaya Sunda agar dikembangkan melalui kurikulum pendidikan sebagai muatan lokal pada setiap jenjang pendidikan di Jawa Barat," tegasnya.
Latar Belakang Usulan
Usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda pertama kali dicetuskan dalam Kongres Sunda yang digelar di Bandung pada Oktober 2020. Gagasan ini digagas oleh sejumlah tokoh Sunda, budayawan, dan akademisi, dengan tokoh utama Guru Besar Universitas Padjadjaran (Unpad), Ganjar Kurnia.
Sejak saat itu, usulan tersebut kembali menguat karena didorong oleh berbagai elemen masyarakat. Kini, usulan telah mendapat perhatian dari DPRD Jawa Barat dan akan dilanjutkan ke tahap uji publik. Rapat kerja bersama Komunitas Pengkaji Pergantian Nama Provinsi Jawa Barat menjadi langkah awal dalam proses pengkajian yang lebih mendalam.
Langkah Selanjutnya
Dengan adanya rekomendasi dari DPRD, Pemprov Jawa Barat diharapkan segera melakukan kajian komprehensif terkait usulan perubahan nama. Selain itu, penguatan budaya Sunda melalui kurikulum pendidikan juga menjadi perhatian serius agar nilai-nilai budaya lokal tetap lestari di tengah modernisasi.
Usulan perubahan nama ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Sejumlah pihak mendukung karena dianggap mengembalikan identitas historis dan kultural, sementara yang lain khawatir dengan implikasi administratif dan biaya yang diperlukan. DPRD Jabar berharap proses kajian dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan bersama.
