Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebelum memperluas program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui keterlibatan kantin sekolah. Menurut Irma, masih banyak persoalan yang belum tertangani, mulai dari dapur yang sudah mendapat persetujuan BGN namun belum beroperasi hingga dugaan penyimpangan dalam pembangunan dapur MBG.
Dapur MBG Belum Beroperasi dan Dugaan Penyimpangan
“Soal dapur yang sudah diberi approval oleh BGN dan sudah bangun dapur 100% saja masih jadi masalah karena belum dioperasikan dan jika tidak dioperasikan BGN pemerintah tanggung jawab atas kerugian tersebut,” kata Irma kepada wartawan pada Jumat (17/7/2026). Ia meminta BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk menindak persoalan dapur fiktif, dugaan praktik jual beli titik, serta dapur yang tidak memenuhi standar operasional.
Kantin Sekolah Bisa Dilibatkan Asalkan Profesional dan Higienis
Irma menyatakan tidak mempermasalahkan apabila kantin sekolah dilibatkan dalam program MBG, asalkan pengelola kantin memenuhi seluruh persyaratan dan standar higienitas yang ditetapkan. “Sedangkan untuk sekolah yang punya kantin bagus dan mau dioperasikan juga tidak apa-apa, asal profesional dan memenuhi ketentuan laik higienis,” ujarnya. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar kebijakan baru tersebut tidak merugikan masyarakat yang telah berinvestasi membangun dapur MBG beserta perlengkapannya. “Jangan sampai ada yang dirugikan, harus win win solution,” pungkasnya.
BGN Kaji Pelibatan Kantin Sekolah untuk Efektivitas MBG
Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengkaji peluang pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan Program MBG sebagai upaya memperkuat efektivitas penyelenggaraan program di lapangan. Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan kajian ini merupakan bagian dari proses evaluasi dan penyempurnaan tata kelola Program MBG yang dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. “Berbagai skema terus kami kaji agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis semakin efektif, efisien, dan mampu menjangkau penerima manfaat dengan tetap mengutamakan standar keamanan pangan, kualitas gizi, serta tata kelola yang baik,” ujar Agustina Arumsari usai mengikuti Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan.
Menurut Agustina, pelibatan kantin sekolah masih dalam tahap kajian bersama kementerian dan lembaga terkait. Kajian itu mencakup aspek kesiapan sarana dan prasarana, kapasitas pengelolaan, standar higiene dan sanitasi, hingga mekanisme pengawasan. BGN menegaskan bahwa setiap pengembangan skema pelaksanaan Program MBG akan dilakukan secara bertahap, berbasis hasil kajian, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian. Seluruh keputusan nantinya akan mempertimbangkan efektivitas program dan kepentingan terbaik bagi peserta didik sebagai penerima manfaat.
