Badan Gizi Nasional (BGN) resmi melantik lima pejabat baru pada Selasa (21/7/2026) sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur organisasi di tengah proses pembersihan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono, memperkenalkan para pejabat tersebut dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat.
Lima Pejabat Baru BGN
Kelima pejabat yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Prabowo Subianto meliputi:
- Lili Khamiliyah sebagai Sekretaris Utama
- Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola
- Zainuri sebagai Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran
- Mariman Darto sebagai Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama
- Ketut Sumedana sebagai Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan
Agustina menekankan pentingnya sumber daya manusia (SDM) dalam menjalankan program MBG. "Kami butuh tim untuk memperbaiki BGN dan makan bergizi gratis," ujarnya.
Ketut Sumedana: Eks Kapuspenkum Kejagung
Salah satu nama yang menarik perhatian adalah Ketut Sumedana, mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung. Agustina memaparkan rekam jejak Ketut yang gemilang selama 28 tahun di kejaksaan, termasuk gelar doktor di bidang ilmu hukum. "Beliau akan melihat langsung jika ada kejadian seperti keracunan, dan memiliki jaringan seluruh Indonesia sebagai mantan di Kejagung," jelas Agustina.
Pengalaman Ketut di bidang pengawasan penegak hukum dinilai sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan dan memastikan kepatuhan regulasi dalam program MBG. Tugasnya mencakup monitoring evaluasi seluruh program, termasuk Standar Operasional Prosedur (SOP).
Pembersihan Tata Kelola MBG
BGN saat ini tengah melakukan pembenahan total tata kelola MBG. Agustina mengungkapkan temuan masalah di lapangan, seperti satu sekolah yang dilayani oleh dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berbeda. "Ketika data disandingkan dengan data dapodik, kami menemukan ketidaksesuaian yang masih terus ditelusuri," katanya.
Temuan ini mendorong perlunya validasi data secara mendalam. Jika data bersih dan terintegrasi, perencanaan anggaran akan lebih akurat. Agustina mengakui sistem saat ini belum sepenuhnya terintegrasi. "Salah satu yang akan kami dorong adalah integrasi antara data dapodik dan sistem MBG sehingga secara real-time diketahui jumlah anak penerima manfaat, distribusi, dan pemantauan program," jelasnya.
Data yang akurat penting untuk memberikan kepastian, transparansi, dan akuntabilitas. Agustina menegaskan perlunya membuka ruang transparansi yang lebih luas kepada masyarakat melalui data yang dapat dipantau secara jelas. "Ini adalah hal yang sangat penting dan menjadi salah satu fokus utama yang akan kami kerjakan," tegasnya.
