KOMPAS.com - Besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan menjadi indikator penting untuk mengukur sejauh mana pendidikan menjadi prioritas dalam kebijakan suatu negara. Namun, membandingkan anggaran secara nominal dapat menyesatkan karena setiap negara memiliki ukuran ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, perbandingan yang lebih relevan adalah dengan melihat belanja pendidikan sebagai persentase terhadap produk domestik bruto (PDB). Pendekatan ini memungkinkan perbandingan yang adil antarnegara, terlepas dari besar kecilnya perekonomian masing-masing.
Perbandingan Belanja Pendidikan Indonesia dengan Negara Lain
Menurut data Bank Dunia, pada tahun 2021, belanja pendidikan Indonesia mencapai sekitar 2,8% dari PDB. Angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang mencapai 4,4% pada tahun yang sama. Bahkan, beberapa negara tetangga seperti Malaysia mengalokasikan 3,9% dari PDB untuk pendidikan, sementara Thailand mencatat 3,1%.
“Belanja pendidikan Indonesia masih di bawah standar internasional. Idealnya, minimal 4% dari PDB untuk mencapai hasil yang optimal,” ujar seorang analis pendidikan dari Institute for Education Reform (IER) Universitas Cenderawasih, Dr. Ahmad Fauzi, dalam sebuah diskusi publik.
Dampak Rendahnya Alokasi Anggaran Pendidikan
Rendahnya persentase belanja pendidikan berdampak pada berbagai aspek, termasuk kualitas infrastruktur sekolah, kesejahteraan guru, dan akses terhadap bahan ajar. Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, masih terdapat sekitar 20% sekolah di Indonesia yang memiliki fasilitas rusak berat.
Selain itu, gaji guru di Indonesia juga masih relatif rendah dibandingkan negara tetangga. Rata-rata gaji guru di Indonesia sekitar Rp 3,5 juta per bulan, sementara di Malaysia mencapai Rp 7,5 juta. Hal ini mempengaruhi motivasi dan kualitas pengajaran.
Upaya Pemerintah Meningkatkan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Indonesia sebenarnya telah berkomitmen untuk mengalokasikan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan. Namun, karena total APBN terbatas, persentase terhadap PDB masih rendah. Pada tahun 2023, anggaran pendidikan mencapai Rp 612 triliun, atau sekitar 20% dari APBN, namun hanya sekitar 3% dari PDB.
“Kami terus berupaya meningkatkan efisiensi belanja pendidikan agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak maksimal,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sebuah konferensi pers.
Perbandingan dengan Negara Maju
Negara-negara maju seperti Swedia dan Finlandia mengalokasikan lebih dari 6% PDB untuk pendidikan. Swedia mencatat 6,2% pada 2021, sementara Finlandia 5,8%. Hasilnya, kedua negara ini konsisten menempati peringkat atas dalam Programme for International Student Assessment (PISA) yang mengukur kemampuan siswa di bidang membaca, matematika, dan sains.
Indonesia sendiri pada PISA 2018 menduduki peringkat 74 dari 79 negara untuk kemampuan membaca. Hal ini menunjukkan masih ada korelasi antara alokasi anggaran dan kualitas pendidikan.
Kesimpulan
Perbandingan belanja pendidikan berbasis PDB memberikan gambaran yang lebih objektif tentang prioritas pendidikan suatu negara. Indonesia masih perlu meningkatkan alokasi anggaran pendidikan untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain. Dengan komitmen 20% APBN, diharapkan persentase terhadap PDB dapat terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi.
