Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan pengalaman pribadinya membiayai pendidikan anak-anak saat tinggal di Singapura. Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I 2026 pada Senin (3/8), Tito mengaku biaya menyekolahkan anak di Singapura justru lebih murah dibandingkan di Jakarta. Pernyataan ini disampaikan di hadapan para pejabat kependudukan, menekankan perbandingan biaya yang signifikan antara dua kota besar tersebut.
Pengalaman Pribadi Tito: Biaya Sekolah di Jakarta Lebih Mahal
Tito menceritakan pengalamannya menyekolahkan anak-anak di sebuah sekolah unggulan di Jakarta. Ia mengaku beban biaya yang harus disiapkan jauh lebih besar dibandingkan saat anak-anaknya bersekolah di Singapura pada 2008. "Saya hitung satu anak Rp 1,6 juta. Tiga anak Rp 4,8 juta. Saya harus ngasih makan mereka uang jajan Rp 50 ribu per hari. Jadi tiga anak Rp 150 ribu. Karena jauh dari rumah dan saya enggak bisa ngantar," ujarnya. Biaya tersebut belum termasuk transportasi, karena jarak rumah ke sekolah yang jauh memaksa Tito menyediakan kendaraan pribadi.
Selain biaya sekolah dan uang jajan, Tito juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli kendaraan, menggaji sopir, dan membeli bahan bakar. "Karena saya juga butuh kendaraan, saya harus beli kendaraan buat anak saya tiga. Setelah itu perlu sopir, bayar sopir. Perlu bensin. Jadi hitungannya Rp 4,8 juta ditambah sopir, ditambah beli mobil, tambah bensin, tinggi," sambungnya. Total pengeluaran pun membengkak, jauh melebihi biaya pendidikan di Singapura yang dianggapnya lebih efisien.
Perbandingan Biaya: Singapura Hanya Rp 600 Ribu per Bulan
Tito membandingkan sistem pendidikan di Indonesia dengan Singapura. Ia menuturkan bahwa sekolah dasar (SD) di Singapura tidak mengenal istilah sekolah favorit karena seluruh sekolah memiliki standar yang sama. "Karena sekolahnya standar semua, SD-nya, jangan salah. Itu di Singapura, mereka enggak punya sumber daya alam. Jadi mereka investasi di sumber daya manusianya dengan 30 persen anggaran buat pendidikan. Sehingga sekolahnya standar semua SD-nya," tuturnya. Standar yang merata ini memastikan kualitas pendidikan yang setara di semua sekolah, mengurangi kebutuhan untuk bersekolah di tempat yang jauh.
Ia juga menyoroti efisiensi sistem pendidikan Singapura yang didukung subsidi pemerintah dan zonasi berbasis portal digital. "Sedangkan sekolahnya subsidi. Saya ingat betul bayarnya 100 dolar per bulan. Saat itu kurs masih Rp 6.000 pada 2008. Jadi hanya Rp 600 ribu," terang Tito. Dengan biaya yang jauh lebih rendah, anak-anaknya bahkan bisa berjalan kaki ke sekolah hanya dalam lima sampai tujuh menit, sehingga lebih sehat dan tidak memerlukan kendaraan atau sopir. "Jadi intinya, kalau dari tekniknya, triknya bisa lebih murah," lanjutnya.
Dampak Kebijakan dan Relevansi untuk Indonesia
Pernyataan Tito ini memicu diskusi tentang efisiensi biaya pendidikan di Indonesia. Ia menekankan bahwa Singapura, tanpa sumber daya alam, justru menginvestasikan 30 persen anggarannya untuk pendidikan, menghasilkan standar sekolah yang seragam dan subsidi yang meringankan orang tua. Sistem zonasi digital juga memungkinkan siswa bersekolah di dekat rumah, mengurangi biaya transportasi yang kerap menjadi beban tambahan bagi keluarga Indonesia.
Meski Tito tidak secara langsung membandingkan kebijakan, pernyataannya menyoroti perlunya perbaikan sistem pendidikan di Indonesia, terutama dalam hal pemerataan kualitas dan subsidi. Data yang ia paparkan menunjukkan selisih biaya yang mencolok: Rp 1,6 juta per anak di Jakarta versus Rp 600 ribu di Singapura. Belum lagi biaya tambahan seperti sopir dan bensin yang bisa mencapai jutaan rupiah per bulan. Pernyataan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan untuk meningkatkan akses pendidikan yang terjangkau dan berkualitas bagi semua.
