Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Biak Numfor, Papua, pada Sabtu (1/8/2026). Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Dalam sambutannya, Tito menegaskan bahwa kebijakan Sekolah Rakyat lahir dari keprihatinan Presiden Prabowo terhadap nasib anak-anak terlantar dari keluarga prasejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan layak bagi mereka agar tidak melanjutkan kemiskinan orang tuanya.
Perhatian Besar Presiden untuk Anak Terlantar
Menurut Tito, Presiden Prabowo memiliki perhatian besar terhadap rakyat kecil. Salah satu wujud nyatanya adalah kehadiran Sekolah Rakyat yang menyasar anak-anak dari kelompok masyarakat prasejahtera, khususnya mereka yang berada pada desil 1 dan 2.
"Salah satunya, dengan cara diberikan sekolah untuk mereka supaya mereka tidak lagi menjadi pengemis seperti bapaknya, supaya mereka tidak lagi jadi pemulung seperti bapaknya. Mereka harus naik kelas, dan itu tanggung jawab negara," kata Tito di lokasi groundbreaking.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa negara hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak, terlepas dari latar belakang ekonomi keluarganya.
Sekolah Rakyat di Bawah Kemensos
Sekolah Rakyat secara struktural berada di bawah tanggung jawab Kementerian Sosial (Kemensos). Program ini dirancang dengan konsep asrama, sehingga seluruh kebutuhan pendidikan, tempat tinggal, dan biaya hidup peserta didik ditanggung sepenuhnya oleh negara.
Selain menyediakan fasilitas penunjang dan tenaga pendidik terbaik, pembinaan Sekolah Rakyat juga dikoordinasikan langsung oleh Kemensos. Sementara itu, Kemendagri mendapat mandat untuk mengoordinasikan pemerintah daerah (Pemda) agar mendukung pelaksanaan program, salah satunya melalui penyediaan lahan.
"Saya juga merasa bangga karena bisa melakukan groundbreaking di sini. Saya terima kasih dan merasa terhormat," tambah Tito dalam kesempatan tersebut.
Respons Daerah di Papua Masih Terbatas
Tito mengakui tidak semua daerah langsung menyambut program Sekolah Rakyat. Di Provinsi Papua, hanya tiga daerah yang sejak awal menunjukkan kesiapan lahan dan dukungan penuh terhadap program ini.
"Dan salah satunya adalah yang proaktif adalah Bupati Biak. Kalau beliau tidak nyiapkan ini, tidak akan jadi ini barang. Ya makanya tadi di Papua sendiri cuma tiga yang menyambut, Jayapura, Sarmi, dan Biak," jelasnya.
Pernyataan ini menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam mempercepat realisasi program di tingkat lokal. Tanpa kesediaan daerah menyiapkan lahan, pembangunan Sekolah Rakyat tidak akan dapat berjalan mulus.
166 Sekolah Rakyat Sudah Diresmikan
Presiden Prabowo telah meresmikan 166 Sekolah Rakyat secara serentak dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Januari 2026. Setelah peresmian tersebut, pembangunan Sekolah Rakyat terus dilanjutkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di berbagai daerah dengan menggunakan prototipe bangunan yang sama.
Hal ini menunjukkan bahwa program Sekolah Rakyat berjalan sesuai target dan terus berlanjut ke daerah-daerah lain yang membutuhkan. Kehadiran 166 sekolah tersebut menjadi fondasi awal untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak prasejahtera di seluruh Indonesia.
Ajakan kepada Kepala Daerah se-Tanah Papua
Dalam kesempatan yang sama, Tito mengajak para kepala daerah se-Tanah Papua untuk mendukung program Sekolah Rakyat. Menurutnya, program ini merupakan langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan sekaligus membuka kesempatan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera agar memiliki masa depan lebih baik.
Ia menegaskan bahwa program ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan investasi jangka panjang bagi sumber daya manusia Indonesia. Dengan pendidikan yang baik, anak-anak dari keluarga tidak mampu dapat lepas dari lingkaran kemiskinan dan berkontribusi bagi pembangunan daerahnya.
Groundbreaking di Biak Numfor menjadi salah satu tonggak penting dalam pemerataan pendidikan di Tanah Papua. Dukungan dari pemerintah daerah, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar Sekolah Rakyat dapat beroperasi dengan baik dan menjangkau lebih banyak anak yang membutuhkan.
