PSI Desak Pemprov DKI Atasi 22 Ribu Anak Tak Sekolah di Jakarta Utara
PSI Desak Atasi 22 Ribu Anak Tak Sekolah di Jakut

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana, merespons data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang menunjukkan bahwa lebih dari 22.000 anak di Jakarta Utara tidak bersekolah. Justin mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera mengatasi permasalahan ini.

Dampak Anak Tidak Sekolah

Justin menekankan bahwa anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak akan menghadapi kesulitan di masa depan, terutama dalam mencari pekerjaan. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah sosial dan ekonomi yang lebih luas. "Bilamana anak-anak itu tidak menerima pendidikan yang semestinya, maka akan kesulitan di masa depan untuk mendapatkan pekerjaan. Ini juga akan bergulir menjadi permasalahan sosial dan ekonomi nantinya," ujar Justin kepada wartawan pada Kamis (7/5/2026).

Solusi Sekolah Swasta Gratis

Menurut Justin, persoalan anak tidak sekolah di DKI Jakarta dapat diatasi melalui program sekolah swasta gratis. Namun, ia menekankan bahwa program tersebut harus dikawal secara serius. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan akan menyediakan 103 sekolah swasta gratis bagi warga Jakarta. Justin menyebutkan anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 253,6 miliar, dan khusus di Jakarta Utara akan disiapkan 20 sekolah swasta gratis.

Banner lebar Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif untuk Telegram

"Besar harapannya lebih banyak lagi anak di Jakarta yang bisa masuk sekolah. Asalkan, pelaksanaannya dilakukan dengan baik. Pengawasanya harus ketat. Jangan sampai anggaran yang sebesar itu nantinya disalahgunakan, apalagi dikorupsi," tegas Justin. Ia juga mengingatkan agar sejak awal diawasi untuk mencegah praktik diskriminasi atau pungutan liar yang dapat mempersulit anak-anak untuk masuk sekolah.

Peran Aktif Masyarakat

Justin juga menekankan bahwa keberhasilan program sekolah swasta gratis tidak hanya bergantung pada Pemprov DKI Jakarta. Ia menilai partisipasi aktif masyarakat, terutama orang tua, sangat diperlukan untuk memastikan anak-anak mereka bersekolah. "Masalah pendidikan di Jakarta tidak hanya terjadi di ruang lingkup sekolah. Terkadang, faktor sosial dan budaya juga berpengaruh. Contohnya, masih ada anak-anak yang bolos dan dibiarkan begitu saja oleh orang tuanya," kata Justin.

Menurutnya, harus ada kerja sama antara orang tua murid dengan para guru di sekolah terkait penerapan sekolah swasta gratis. Pendidikan di lingkungan keluarga dan pelajaran di sekolah harus sejalan dan berkesinambungan. "Karena kalau tidak, maka pendidikan tidak akan menjadi efektif dan selalu ada anak yang karena alasan apa pun itu mengalami putus sekolah," pungkas Justin.

Banner setelah artikel Pickt — aplikasi daftar belanja kolaboratif dengan ilustrasi keluarga