Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di tengah keterbatasan anggaran pendidikan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Prioritas di Tengah Keterbatasan
Mendikbudristek menjelaskan bahwa meskipun anggaran pendidikan mengalami penyesuaian, pemerintah tidak akan mengurangi alokasi untuk PIP dan KIP Kuliah. Kedua program ini dinilai strategis untuk mendukung akses pendidikan bagi siswa dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
"PIP dan KIP Kuliah adalah prioritas kami. Kami akan memastikan bahwa dana yang tersedia cukup untuk menjangkau mereka yang membutuhkan," ujarnya.
Target Penerima Manfaat
Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan PIP akan menjangkau 20 juta siswa dari jenjang SD hingga SMA/SMK sederajat. Sementara itu, KIP Kuliah ditargetkan untuk 1,5 juta mahasiswa baru dan lanjutan.
"Kami terus berupaya meningkatkan jumlah penerima manfaat, meskipun anggaran terbatas. Efisiensi di sektor lain dilakukan untuk memastikan program ini berjalan," tambah Mendikbudristek.
Dukungan dari Berbagai Pihak
Program ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk Komisi X DPR RI. Ketua Komisi X, Ahmad Fauzi, menyatakan bahwa PIP dan KIP Kuliah merupakan instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
"Kami mendukung penuh prioritas ini. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang harus terus didorong," ujarnya.
Mekanisme Penyaluran
Pemerintah juga terus memperbaiki mekanisme penyaluran dana PIP dan KIP Kuliah agar tepat sasaran. Data penerima manfaat diperbarui secara berkala melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah dan sekolah untuk memastikan data akurat. Jika ada siswa yang memenuhi syarat namun belum terdaftar, mereka dapat melapor ke sekolah atau dinas pendidikan setempat," jelas Mendikbudristek.
Efisiensi Anggaran
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, pemerintah melakukan efisiensi pada program-program yang kurang prioritas. Langkah ini diambil tanpa mengorbankan kualitas pendidikan secara keseluruhan.
"Kami harus cermat dalam mengelola anggaran. Program yang tidak langsung berdampak pada peningkatan akses dan mutu pendidikan akan dievaluasi," tegas Mendikbudristek.
Dengan prioritas ini, diharapkan angka putus sekolah dapat terus ditekan dan semakin banyak anak Indonesia yang dapat melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.
