Pramono Soroti Praktik Penggadaian Kartu Jakarta Pintar Menjelang Ramadan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara tegas menyoroti praktik penyalahgunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang digadaikan oleh sebagian penerima manfaat menjelang bulan Ramadan. Menanggapi temuan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera mengambil langkah konkret dengan memperketat sistem pengawasan terhadap program bantuan pendidikan strategis tersebut.
Koordinasi Intensif dengan Dinas Pendidikan DKI
Pernyataan ini disampaikan Pramono usai meresmikan Meruya Sport Park di kawasan Meruya Utara, Jakarta Barat, pada Kamis (12 Februari 2026). Ia menegaskan bahwa KJP merupakan program utama yang dirancang khusus untuk mendukung akses pendidikan bagi warga kurang mampu di ibu kota.
"Yang pertama khusus untuk KJP, segera saya akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk tidak digadaikan," tegas Pramono Anung. Ia menekankan bahwa koordinasi intensif dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta menjadi langkah pertama untuk mengatasi penyimpangan ini dan memastikan bantuan digunakan sesuai tujuannya.
KJP sebagai Program Strategis Pengentasan Kemiskinan
Menurut Gubernur, KJP bukan sekadar bantuan tunai biasa, melainkan program strategis yang memiliki dampak langsung dan nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi terbawah. Pemanfaatannya harus tepat sasaran agar tujuan mulia program ini tercapai.
"Karena KJP ini adalah hal yang prinsip untuk bisa merubah kehidupan masyarakat terutama di lapis terbawah," ujar Pramono. Ia meyakini bahwa berbagai indikator sosial di Jakarta yang menunjukkan perbaikan, seperti penurunan angka kemiskinan dan stunting, turut didorong oleh program bantuan pendidikan dan sosial dari Pemprov DKI.
"Hal itu terbukti dari hasil BPS kita, semua indikator berkaitan dengan kemiskinan, stunting, dan sebagainya mengalami perbaikan. Saya meyakini itu karena ada KJP, KJMU, pemutihan ijazah, dan sebagainya," tambahnya.
Langkah Pengawasan dan Pencegahan Berulang
Pemprov DKI Jakarta, melalui pernyataan Pramono, berkomitmen untuk menyiapkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan komprehensif. Tujuannya adalah mencegah praktik penggadaian KJP terulang kembali di masa mendatang.
Langkah-langkah pengawasan ini juga dirancang untuk memastikan bahwa bantuan pendidikan tersebut benar-benar digunakan untuk kebutuhan sekolah para penerima manfaat, seperti:
- Pembelian seragam dan alat tulis
- Biaya transportasi ke sekolah
- Kebutuhan pembelajaran lainnya
Dengan demikian, integritas dan efektivitas program KJP sebagai penopang pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu di Jakarta dapat terus terjaga dan memberikan manfaat optimal bagi pembangunan sumber daya manusia ibu kota.
