Pandu Negeri Gelar Diskusi Publik Bahas Tantangan Perubahan Pola Pikir Bangsa
Forum Pandu Negeri menyelenggarakan Public Lecture Series 002 di Embung Giwangan, Yogyakarta, pada Senin (16/2). Acara ini mengangkat isu-isu kritis seperti pendidikan, keadilan, dan hak generasi muda, dengan menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka.
Narasumber dan Fokus Pembahasan
Diskusi tersebut dihadiri oleh Hasto Wardoyo (Wali Kota Yogyakarta), Aryo Seno Bagaskoro (Politisi PDIP), Rimawan Pradiptyo (Ekonom UGM), dan Rocky Gerung (Akademisi). Mereka bersama-sama membedah tantangan mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia, terutama dalam konteks perubahan sosial dan pendidikan.
Hasto Wardoyo Soroti Perilaku Masyarakat
Dalam paparannya, Hasto Wardoyo menceritakan pengalamannya saat memimpin BKKBN, khususnya dalam menangani masalah sanitasi di daerah aliran sungai. Ia mengungkapkan bahwa meskipun masyarakat telah memahami dampak negatif buang air besar di sungai dan pemerintah telah menyediakan fasilitas jamban, praktik tersebut masih terus berlangsung.
"Masyarakat sudah tahu buang air di sungai itu bikin mencret, infrastruktur jamban sudah dibangun, tapi mereka tetap ke sungai. Kenapa? Karena otaknya sudah paham, tapi pantatnya belum paham kalau belum kecelup air sungai," seloroh Hasto dengan gaya khasnya.
Dari pengalaman ini, Hasto menegaskan bahwa persoalan bangsa tidak hanya terletak pada inovasi teknis atau penyediaan infrastruktur, melainkan pada perubahan pola pikir (change of mindset). Ia menekankan bahwa pendidikan harus kembali pada esensinya untuk memanusiakan manusia, bukan sekadar mencetak tenaga kerja yang tunduk pada kepentingan pasar.
Aryo Seno Bagaskoro Tekankan Esensi Pendidikan
Sementara itu, Aryo Seno Bagaskoro, sebagai koordinator Pandu Negeri, menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia harus kembali pada khitahnya sebagai alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.
"Pendidikan itu adalah membangun manusia, bukan soal bagaimana pendidikan itu dikapitalisasi atau diprivatisasi. Kami ingin memastikan esensi pendidikan yang memerdekakan tetap terjaga," jelas Aryo.
Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen Pandu Negeri dalam memperjuangkan pendidikan yang berorientasi pada pembebasan dan pemberdayaan, bukan sekadar transaksi ekonomi.
Rocky Gerung Kritik Alokasi Anggaran Pendidikan
Di sisi lain, Rocky Gerung menyoroti peran negara dalam sektor pendidikan. Ia berpendapat bahwa negara tidak boleh abai terhadap pendidikan dan harus memperkuat perannya dalam menjaga kualitas serta akses yang adil bagi seluruh rakyat.
Rocky mengkritisi alokasi anggaran pendidikan, yang meski secara nominal mencapai minimal 20 persen dari total belanja negara, namun struktur alokasinya telah mengalami pergeseran signifikan. "It is a crime, itu pelanggaran hak," tegasnya.
Ia membandingkan sistem pendidikan di Prancis, yang lahir dari semangat solidaritas pasca Revolusi Prancis, dengan kondisi di Indonesia. Rocky menilai Indonesia masih terjebak dalam pola feodalisme yang mempengaruhi cara pandang terhadap kekuasaan dan pendidikan.
Pesan untuk Yogyakarta
Dalam kesempatan tersebut, Rocky Gerung juga menitipkan pesan besar bagi Yogyakarta, berharap kota ini tetap menjadi The Community of Thought yang berani bertengkar secara akademis.
"Saya percaya Jogja bisa menghalangi makhluk-makhluk pragmatis, makhluk-makhluk rakus, untuk merampas hak generasi di sini," ungkap Rocky, menegaskan peran strategis Yogyakarta sebagai pusat pemikiran kritis.
Kesimpulan
Diskusi Public Lecture Series 002 oleh Pandu Negeri ini menyimpulkan bahwa perubahan pola pikir merupakan kunci utama dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa. Pendidikan harus difungsikan sebagai instrumen pembebasan dan pembentukan warga negara yang kritis, bukan sekadar alat kapitalisasi. Forum ini menjadi wadah penting untuk mendorong refleksi dan aksi kolektif dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.
