Jawa Barat, provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, tengah menghadapi krisis kekurangan tenaga pendidik yang mencapai sekitar 6.000 orang. Kondisi ini diungkapkan oleh DPRD Jawa Barat dan menjadi sorotan utama dalam Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung, menyatakan bahwa situasi kekurangan guru ini sudah berada di ambang lampu merah. Dampaknya bahkan telah dirasakan hingga ke sekolah-sekolah unggulan, apalagi institusi pendidikan di daerah pelosok.
"Paling yang disorot sekarang itu adalah tentang kekurangan guru. Kekurangan guru ini ada pada titik kritis sebenarnya. Karena di sekolah-sekolah favorit saja gurunya sudah kekurangan, apalagi di sekolah-sekolah ini (di daerah)," ujar Yomanius di Bandung, Selasa (4/8), dikutip dari detikJabar.
Akar Masalah Kebijakan Pemerintah Pusat
Yomanius menilai, akar permasalahan ini timbul akibat kebijakan dari pemerintah pusat yang melarang rekrutmen guru honorer baru, ditambah aturan pembatasan formasi dari Kementerian PANRB. Kebijakan yang tidak seimbang antara jumlah guru yang memasuki masa pensiun dengan ketiadaan formasi pengganti menciptakan dilema besar di daerah.
"Ini problem-nya karena kebijakan pemerintah pusat yang tidak boleh ya tidak boleh merekrut guru honorer. Terus yang kedua, kebijakan Kementerian PAN-RB itu kan zero growth, tidak boleh menerima dulu PNS," tegasnya.
Akibatnya, sekolah-sekolah terpaksa menempuh langkah darurat yang mengorbankan profesionalisme pengajaran. Guru mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya atau tidak linear.
"Iya jadi dilematis. Yang pensiunnya banyak, tapi enggak diisi. Sehingga timbul kekhawatiran adalah guru-guru yang tidak linier mengajarnya," beber Yomanius.
"Guru bahasa Inggris ngajar bahasa Indonesia, guru fisika ngajar kimia, bisa kejadian begitu karena kekurangan guru," tambahnya.
Ancaman Sistemik terhadap Pendidikan
Yomanius memperingatkan bahwa krisis kekurangan guru ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan ancaman sistemik terhadap masa depan generasi bangsa yang dapat merusak standar nasional pendidikan secara keseluruhan.
"Menurut saya ini ancaman pada delapan standar pendidikan. Di mana dengan demikian maka mutu lulusan akan terancam juga. Di samping kualitas pembelajarannya," katanya.
Hingga berita ini ditulis, CNNIndonesia.com belum mendapatkan pernyataan resmi dari Pemprov Jabar, termasuk dinas pendidikan terkait pernyataan DPRD soal krisis guru di provinsi tersebut.
Namun, berdasarkan penelusuran di laman resmi Disdik Pemprov Jabar, persoalan kekurangan guru itu diakui memang terjadi. Dalam artikel yang diterbitkan di laman resmi Pemprov Jabar pada 16 Juni 2026, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi meneken perjanjian kerja sama (PKS) dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) untuk meminimalisasi persoalan kekurangan guru tersebut.
Langkah Konkret: Kerja Sama dengan UPI
Mengutip dari artikel berjudul 'Pemprov Jabar dan UPI Jalin Kerja Sama Probidik untuk Atasi Kekurangan Guru', disebutkan akan ada lebih dari 1000 mahasiswa yang akan ditempatkan di sekolah se-provinsi itu. Rektor UPI Prof Didi Sukyadi mengatakan setiap tahunnya ribuan guru di Jabar memasuki masa pensiun, sedangkan jumlah guru pengganti belum sebanding. Oleh karena itu, lewat kerja sama tersebut UPI menerjunkan 1.066 mahasiswa melalui program PROBIDIK pada tahun ini.
"Melalui program tersebut, mahasiswa akan ditempatkan di sekolah-sekolah berdasarkan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan. Penempatan dilakukan melalui proses pencocokan antara kebutuhan guru di sekolah dengan bidang keahlian mahasiswa," jelasnya.
Ia mengungkapkan, seluruh mahasiswa yang diterjunkan telah melalui proses rekrutmen dan pembekalan dari UPI maupun Pemprov Jabar. "Selama bertugas di lapangan, mahasiswa akan didampingi oleh dosen pembimbing dari UPI serta guru pamong dari pihak sekolah agar proses pembelajaran berjalan efektif dan tepat sasaran," ungkapnya.
Sementara itu, pada kesempatan sama, Dedi menegaskan, tantangan pendidikan saat ini tidak hanya terbatas pada masalah anggaran atau penyediaan sarana dan prasarana seperti daya tampung sekolah. Menurutnya tantangan terbesar justru terletak pada pembentukan karakter serta penguatan nilai-nilai kemanusiaan.
"Pendidikan sejati dibangun melalui keteladanan, cinta, dan keikhlasan yang tumbuh dari lingkungan keluarga maupun sekolah. Pendidikan bukan sekadar mengejar metodologi atau teknologi, tetapi bagaimana kita membentuk manusia yang berkarakter, memiliki integritas, dan mampu menghadapi kehidupan," ujar politikus Gerindra itu.
