Debat Penulisan Sumatra vs Sumatera: Inkonsistensi Negara dalam Standar Bahasa Indonesia
Perdebatan mengenai penulisan "Sumatra" dan "Sumatera" kembali mencuat setelah adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengubah nomenklatur "Sumatera Selatan" menjadi "Sumatra Selatan". Walaupun MK memutuskan untuk menolak gugatan tersebut, namun yang lebih penting dari putusan itu adalah persoalan mendasar yang belum terselesaikan tentang inkonsistensi negara dalam memperlakukan standar bahasa Indonesia.
KBBI vs Produk Hukum: Standar Ganda yang Mengundang Tanya
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bentuk baku yang diakui adalah "Sumatra", sedangkan "Sumatera" dikategorikan sebagai bentuk tidak baku. Ini bukan sekadar preferensi, melainkan hasil kodifikasi linguistik yang menjadi rujukan resmi dalam pendidikan, media, dan administrasi kebahasaan. Ironisnya, negara justru menggunakan bentuk tidak baku itu dalam produk hukum dan administrasi resmi, seperti "Sumatera Selatan", "Sumatera Utara", dan lainnya.
Di sinilah persoalan bermula: bagaimana mungkin negara mengajarkan satu standar, tetapi mempraktikkan standar lain? Pertanyaan ini mengungkap ketidakselarasan yang mendalam dalam kebijakan bahasa nasional, yang dapat berdampak pada konsistensi dalam dokumen resmi, pembelajaran di sekolah, dan komunikasi publik.
Implikasi dari Inkonsistensi Bahasa
Inkonsistensi ini tidak hanya terbatas pada penulisan nama pulau, tetapi juga mencerminkan tantangan lebih luas dalam penerapan standar bahasa Indonesia. Beberapa poin kritis yang perlu diperhatikan meliputi:
- Dampak pada Pendidikan: Siswa dan guru mungkin bingung antara bentuk baku yang diajarkan di sekolah dan bentuk yang digunakan dalam buku teks atau dokumen pemerintah.
- Kekacauan Administratif: Penggunaan bentuk tidak baku dalam produk hukum dapat menimbulkan ketidakpastian dalam proses administrasi, seperti pembuatan akta atau surat resmi.
- Pengaruh pada Media: Media massa sering kali mengikuti standar KBBI, namun harus berhadapan dengan referensi resmi yang berbeda dari pemerintah.
Kasus ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan bahasa Indonesia untuk memastikan keselarasan antara teori dan praktik, demi menjaga integritas bahasa nasional.
