Dirjen Pemasyarakatan Ungkap Banyak Pelanggaran, Minta Respons Cepat dan Tegas
Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Mashudi, mengungkapkan bahwa evaluasi kinerja jajarannya masih menemukan banyak pelanggaran di berbagai wilayah. Dalam arahan virtual kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Indonesia pada Senin (6/4/2026), Mashudi menekankan pentingnya respons yang cepat, tepat, dan tegas terhadap setiap pelanggaran untuk mencegah eskalasi menjadi gangguan keamanan dan ketertiban yang lebih luas.
Permintaan Penguatan Integritas dan Kewaspadaan
Mashudi menyatakan, "Masih banyak ditemukan pelanggaran di beberapa wilayah. Untuk itu, saya minta seluruh jajaran Pemasyarakatan harus memperkuat integritas dalam setiap pelaksanaan tugas." Pernyataan ini disampaikan melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Selasa (7/4/2026). Ia mendorong stafnya untuk lebih waspada dan responsif terhadap tindakan oknum yang dapat merusak citra lembaga serta berpotensi menciptakan gangguan.
Dalam pertemuan tersebut, hadir para Pimpinan Tinggi Pratama, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama, jajaran struktural di lingkungan Ditjenpas, serta Kepala Kantor Wilayah dan Kepala UPT Pemasyarakatan dari seluruh Indonesia. Mashudi menegaskan, "Setiap pelanggaran harus segera ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan tegas agar tidak berkembang menjadi gangguan kamtib yang lebih luas."
Momentum Perubahan Menuju Kinerja Lebih Baik
Dirjen Pemasyarakatan juga menyoroti dua peristiwa penting sebagai peluang untuk menunjukkan peningkatan kinerja:
- Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-62 yang diperingati pada bulan April ini.
- 7th World Congress on Probation and Parole (WCPP) yang akan segera diselenggarakan di Nusa Dua, Bali.
Mashudi berharap momen-momen ini dapat dimanfaatkan untuk menampilkan transformasi positif di tubuh Pemasyarakatan. "Saya mengajak seluruh jajaran untuk menyukseskan peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan dan mendukung pelaksanaan WCPP sebagai partisipasi Pemasyarakatan Indonesia di tingkat internasional," ajaknya.
Evaluasi ini dilakukan dalam rangka memperkuat akuntabilitas dan efisiensi lembaga, sekaligus menindak tegas pelanggaran yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di lingkungan pemasyarakatan.
