Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiapkan posko pengaduan di lokasi pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ciliwung, Jakarta Timur. Posko itu disiapkan untuk memangkas praktik perantara atau calo yang kerap muncul dalam proses pembebasan lahan. Pramono mengatakan warga terdampak dapat mengurus seluruh administrasi secara langsung di posko tanpa harus menggunakan jasa pihak ketiga. Menurutnya, pola tersebut diterapkan agar proses pembebasan lahan berjalan lebih transparan dan kondusif.
Layanan Langsung di Lokasi
"Kami sudah menemukan pola yang kami standarkan. Di lokasi ini selalu tersedia posko pengaduan sehingga masyarakat yang administrasinya masih kurang dapat datang langsung tanpa harus melalui perantara," kata Pramono di Cawang, Jakarta Timur, Jumat (10/7/2026). Menurut Pramono, selama ini masih ada pihak yang berperan sebagai penghubung dalam proses pembebasan lahan. Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) membuka layanan langsung di lokasi agar warga mendapat pendampingan tanpa melalui perantara. "Selama ini sering ada pihak-pihak yang menjadi penghubung. Sekarang masyarakat bisa langsung datang ke posko dan akan dibantu sepenuhnya oleh BPN maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air," ujarnya.
Penanganan Ganti Rugi
Pramono menilai pola tersebut membuat proses pembebasan lahan berjalan lebih baik. Sementara bagi warga yang belum mencapai kesepakatan terkait nilai ganti rugi, proses appraisal akan tetap dilakukan hingga diperoleh nilai yang disepakati. "Kalau masih ada yang belum sepakat, tidak apa-apa. Contohnya tadi ada seorang ibu yang sudah tinggal lebih dari 50 tahun di lokasi tersebut dan saat ini masih dalam proses appraisal karena belum ada kesepakatan harga," kata Pramono. Ia menjelaskan hasil appraisal pada bidang-bidang lahan di sekitar lokasi dapat menjadi acuan dalam menentukan nilai ganti rugi sehingga prosesnya berlangsung lebih objektif. "Namun, harga di bidang-bidang sekitarnya sudah tersedia sehingga dapat dijadikan referensi dalam menentukan nilai appraisal. Mudah-mudahan pola seperti ini bisa diterapkan di seluruh Jakarta untuk menghilangkan praktik middleman atau perantara," tandasnya.
