Gubernur Jateng Tegaskan Tidak Bersama Bupati Pekalongan Saat OTT KPK
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi secara tegas membantah klaim dari Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang menyatakan bahwa dirinya sedang bersama sang gubernur saat terjadi operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan ini disampaikan Luthfi sebagai respons atas informasi yang beredar dari pihak Fadia Arafiq.
Bantahan Tegas dari Ahmad Luthfi
Dalam keterangannya yang dikutip dari Antara pada Rabu, 4 Maret 2026, Luthfi menanggapi dengan pertanyaan retoris, "Enggak. Info dari mana?" Ia mengaku tidak mengetahui sama sekali mengenai hal tersebut, bahkan menambahkan, "Ditangkapnya di mana pun kami juga enggak tahu." Bantahan ini muncul setelah Fadia Arafiq, saat tampil dengan rompi oranye KPK, mengklaim bahwa penangkapan terjadi di rumahnya ketika ia sedang bersama Gubernur Jateng.
Latar Belakang Operasi Tangkap Tangan KPK
OTT ini merupakan bagian dari rangkaian operasi KPK selama bulan Ramadhan dan menjadi yang ketujuh pada tahun 2026. KPK mengumumkan penangkapan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq beserta ajudan dan orang kepercayaannya di wilayah Semarang, Jawa Tengah, pada 3 Maret 2026. Selain itu, sebanyak 11 orang lain dari Pekalongan juga ditangkap, termasuk Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Mohammad Yulian Akbar.
Menurut KPK, OTT ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengadaan outsourcing atau tenaga alih daya pada beberapa dinas di Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Kasus ini menyoroti praktik korupsi di sektor pengadaan publik yang kerap menjadi perhatian lembaga antirasuah.
Implikasi dan Dampak dari Klaim yang Bertentangan
Klaim Fadia Arafiq yang menyertakan nama Gubernur Jateng dalam peristiwa OTT ini menimbulkan pertanyaan dan spekulasi di kalangan publik. Namun, bantahan dari Ahmad Luthfi memperjelas bahwa tidak ada keterlibatan langsung dari pihak gubernur dalam insiden tersebut. Situasi ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus korupsi, terutama di tingkat pemerintah daerah.
Operasi KPK ini juga menegaskan komitmen lembaga tersebut dalam memberantas korupsi, meski di tengah bulan suci Ramadhan. Masyarakat diharapkan dapat mengikuti perkembangan kasus ini, yang mungkin akan melibatkan penyelidikan lebih lanjut terhadap pihak-pihak terkait di Pemkab Pekalongan.
