Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Jawa Tengah. Kali ini, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menjadi sasaran operasi yang berlangsung pada Rabu, 29 Juli 2026. Dengan penangkapan ini, Anom mencatatkan diri sebagai kepala daerah kelima di Jawa Tengah yang terjaring OTT KPK sepanjang tahun 2026.
KPK Konfirmasi Penangkapan Bupati Pemalang
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang menyasar Bupati Pemalang tersebut. “Benar,” kata Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, Rabu (29/7/2026). Meski demikian, KPK belum memerinci secara detail kasus yang menjerat Anom maupun pihak-pihak lain yang diamankan. Saat ini, mereka masih berstatus terperiksa. KPK memiliki waktu 1x24 jam sejak penangkapan untuk mengumumkan status hukum para pihak yang terlibat.
Operasi ini menggegerkan Pemalang. Sejumlah orang turut dibawa KPK ke Polres Pemalang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. KPK juga menyegel kantor Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemalang serta rumah kerabat Bupati Anom. Langkah ini mengindikasikan bahwa kasus yang diusut kemungkinan terkait dengan proyek infrastruktur atau kebijakan publik lainnya.
Deretan Kepala Daerah di Jateng yang Kena OTT
Penangkapan Anom menambah panjang daftar kepala daerah di Jawa Tengah yang tersandung kasus korupsi pada 2026. Sebelumnya, KPK telah melakukan OTT terhadap empat bupati lainnya. Berikut kronologinya:
- Bupati Pati Sudewo – Ditangkap pada Januari 2026. KPK mengusut dugaan suap proyek dan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Sudewo kemudian ditetapkan sebagai tersangka.
- Bupati Pekalongan Fadia Arafiq – Terjaring OTT pada awal Maret 2026. Kasusnya berkaitan dengan suap proyek di Kabupaten Pekalongan, dan ia resmi menjadi tersangka.
- Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman – Ditangkap pada pertengahan Maret 2026. Operasi ini terkait dugaan pemerasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Cilacap.
- Bupati Sukoharjo Etik Suryani – Menjadi sasaran OTT pada awal Juli 2026, tepatnya Kamis (9/7). Perkara yang menjerat Etik adalah pemerasan terhadap bawahannya.
Dengan lima bupati yang terjerat dalam waktu tujuh bulan, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan intensitas OTT kepala daerah tertinggi di Indonesia pada 2026.
Dampak dan Tindak Lanjut
Penangkapan beruntun ini menimbulkan gelombang kekhawatiran di kalangan birokrasi daerah. Banyak pihak mendesak KPK untuk segera mengumumkan konstruksi perkara Anom Widiyantoro agar publik dapat mengetahui modus korupsi yang terjadi. Selain itu, operasi ini menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran daerah.
KPK belum menyebutkan pasal yang disangkakan kepada Bupati Anom. Namun, berdasarkan pola OTT sebelumnya, dugaan sementara mengarah pada suap proyek atau jual beli jabatan. Masyarakat Pemalang pun berharap agar kasus ini diusut tuntas hingga ke akar-akarnya.
Hingga berita ini diturunkan, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah saksi dan barang bukti. Status Anom Widiyantoro dan pihak lain yang diamankan akan diumumkan dalam waktu maksimal 24 jam setelah penangkapan.
