Tim Pengawas Haji DPR RI meminta Kementerian Haji melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola distribusi transportasi jemaah, termasuk kesiapan terminal cadangan dan sistem koordinasi lintas otoritas. Permintaan ini muncul karena lonjakan jumlah jemaah haji Indonesia pada musim haji 2026 mulai menimbulkan persoalan serius di sektor transportasi.
Penumpukan di Terminal Al-Hidayah
Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI tahun 2026, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan bahwa lonjakan jemaah telah memicu penumpukan ribuan orang di sejumlah terminal di Mekah. Menurutnya, kondisi ini menjadi sinyal bahwa sistem mobilitas yang disiapkan Kementerian Haji belum sepenuhnya siap menghadapi tingginya arus pergerakan antar lokasi ibadah.
Persoalan paling mendesak yang harus dibenahi adalah Terminal Al-Hidayah, yang disebut sebagai terminal bayangan. Terminal tersebut sempat ditutup selama dua hari, menyebabkan antrean panjang jemaah. Pengoperasian Terminal Al-Hidayah masih bergantung pada koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi.
Selly menambahkan, "Setiap kali ingin mengaktifkan Terminal Al-Hidayah, mereka harus berkoordinasi dengan pemerintah Saudi. Jemaah sudah menumpuk, baru siang harinya terminal itu operasional." Kondisi ini menyebabkan jemaah tertahan berjam-jam di tengah cuaca panas dan padatnya mobilitas. Sedikitnya 21 ribu jemaah harus menggunakan terminal tersebut.
Kepadatan di Terminal Syib Amir
Selain di Al-Hidayah, kepadatan juga terjadi di Terminal Syib Amir, terminal resmi operasional jemaah haji Indonesia. Gelombang kedatangan dan perpindahan jemaah yang berlangsung bersamaan membuat situasi semakin semrawut. Selly menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sebagai kendala teknis biasa, karena berpotensi mengganggu ritme ibadah jemaah, terutama menjelang fase puncak haji yang membutuhkan mobilitas besar menuju Armuzna.
"Penumpukannya sampai orang berdesak-desakan karena gelombang satu dan gelombang dua," ujar politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Evaluasi dan Koordinasi Diperlukan
Timwas Haji DPR menekankan pentingnya penguatan komunikasi antara penyelenggara haji Indonesia dan pemerintah Arab Saudi agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap musim haji, terutama ketika jumlah jemaah meningkat signifikan. Evaluasi menyeluruh terhadap pola distribusi transportasi dan kesiapan terminal cadangan menjadi kunci untuk mengatasi lonjakan jemaah di masa mendatang.
