Pakar Tegaskan Reformasi Polri Berpusat pada Perubahan Budaya Organisasi
Paripurna DPR RI telah menetapkan keputusan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan berada di bawah presiden, bukan dalam bentuk kementerian. Namun, menurut analisis pakar, inti dari reformasi Polri sebenarnya bukan terletak pada aspek kelembagaan tersebut.
Tantangan Utama pada Budaya Organisasi
Kriminolog dari Universitas Indonesia, Bagus Sudharmanto, menyatakan bahwa tantangan utama yang dihadapi Polri justru ada pada budaya organisasi. Oleh karena itu, persoalannya bukan sekadar mengenai di bawah siapa Polri berada secara struktural.
"Iya, menurut saya, tantangan Polri lebih pada budaya organisasi, akuntabilitas publik yang berujung kepercayaan, transparansi dalam berbagai kasus, dan profesionalisme. Jadi bukan sekadar 'di bawah siapa'," tegas Bagus kepada wartawan pada Rabu (11/2/2026).
Contoh Konkret: Penggunaan Body Camera
Bagus memberikan contoh nyata terkait implementasi reformasi, salah satunya adalah penggunaan body camera oleh anggota Polri. Alat ini dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan budaya.
"Body cam menjadi alat bukti objektif. Melindungi anggota dari tuduhan palsu, atau mengurangi sengketa 'kata polisi vs kata warga' misalnya. Lebih dari itu, bodycam kan memberikan rekaman faktual kejadian, sehingga dalam banyak kasus, justru dapat membela petugas, dan 'membatasi' petugas melakukan penyimpangan," paparnya lebih lanjut.
Budaya Organisasi sebagai Pola Sistemik
Dia menjelaskan bahwa budaya organisasi erat kaitannya dengan pola nilai, kebiasaan, norma tidak tertulis, serta praktik keseharian yang membentuk perilaku setiap anggota. Proses pembentukan anggota Polri sangat dipengaruhi oleh elemen-elemen budaya ini.
"Jadi maksud budaya organisasi itu berkaitan dengan pola nilai, kebiasaan, norma tidak tertulis dan praktik keseharian yang membentuk perilaku anggota. Makanya, masalah budaya bukan individu semata, tapi merupakan pola sistemik yang kokoh," ungkap Bagus menegaskan.
Dengan demikian, reformasi yang sesungguhnya memerlukan pendekatan komprehensif untuk mengubah budaya internal, yang mencakup peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme di setiap tingkat organisasi.
