Gubernur Jateng Percepat Relokasi 900 Rumah Korban Tanah Bergerak
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, secara resmi mempercepat proses relokasi bagi korban bencana tanah bergerak di wilayah provinsi tersebut. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 900 rumah yang mengalami kerusakan dan terdampak masuk dalam daftar prioritas relokasi. Kabupaten Tegal menjadi wilayah dengan jumlah terdampak terbanyak, diikuti secara berturut-turut oleh Purbalingga, Pemalang, dan Batang.
Alasan Mendesak di Balik Percepatan
Langkah percepatan yang diambil oleh Luthfi ini bukan tanpa dasar yang kuat. Selain kondisi wilayah permukiman warga yang dinilai tidak lagi aman untuk ditinggali, faktor cuaca turut memperparah situasi. Curah hujan yang masih tinggi dikhawatirkan dapat melipatgandakan potensi terjadinya bencana susulan. Target utama pemerintah adalah memindahkan warga secepat mungkin dari lokasi pengungsian menuju Hunian Sementara (Huntara) yang telah disiapkan.
"Kami sudah instruksikan ke bupati. Lahan sudah didapat di wilayah Perhutani. Sudah di cek, aman," tegas Luthfi dalam keterangan resminya pada Rabu, 11 Februari 2026. Ia menekankan bahwa persiapan lahan relokasi tidak hanya berfokus pada penyediaan tempat tinggal yang aman, tetapi juga mempertimbangkan aspek akses pendidikan bagi anak-anak warga serta akses mata pencaharian untuk menjamin keberlanjutan hidup mereka.
Rincian Distribusi dan Tantangan Sosial
Lebih detail, Gubernur merincikan distribusi rumah yang akan direlokasi:
- 800 rumah dari Desa Padasari, Kabupaten Tegal.
- 50 rumah terdampak di Kabupaten Purbalingga.
- 30 rumah di Kabupaten Pemalang.
- 20 rumah di Kabupaten Batang.
Setelah lokasi relokasi ditetapkan, langkah strategis berikutnya adalah melakukan edukasi intensif kepada warga. Tidak semua korban bersedia pindah dengan sukarela ke hunian sementara, dengan alasan seperti pekerjaan dan harta benda yang harus ditinggalkan. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng unsur TNI dan Polri dalam memberikan pemahaman, sementara pemerintah kabupaten diminta terus mendekati masyarakat secara persuasif.
Pendataan Menyeluruh dan Penanganan di Pengungsian
Di sisi lain, Luthfi memerintahkan Dinas Sosial untuk mendata secara lengkap semua warga terdampak. Pendataan tidak hanya mencakup nama dan asal, tetapi juga pekerjaan serta harta benda yang dimiliki. Tujuannya jelas: memastikan tidak ada satupun warga yang tercecer atau kehilangan haknya selama proses relokasi berlangsung.
Saat ini, warga korban tanah bergerak di Tegal masih menempati lokasi pengungsian. Pemerintah menjamin bahwa semua kebutuhan dasar telah tercukupi, termasuk akses pendidikan bagi anak-anak di pengungsian. "Ada dapur umum dan posko kesehatan. Kebutuhan dipastikan tercukupi. Kalau sampai ada kekurangan, segera laporkan. Karena pangan dan kesehatan warga adalah prioritas utama," tegas Luthfi.
Pesan Kesiapsiagaan dan Mekanisme Tanggap Darurat
Lebih lanjut, Gubernur juga menginstruksikan para bupati dan wali kota untuk segera menetapkan status 'Tanggap Bencana Lokal' jika terjadi bencana berbahaya, meskipun skalanya terbatas. Dengan status ini, Pemerintah Provinsi dapat melakukan penanganan cepat yang tidak hanya terfokus pada evakuasi korban, tetapi juga mencakup perbaikan infrastruktur dan pemulihan pasca-bencana.
"Jika terjadi bencana, maka bupati wali kota tentukan tanggap bencana lokal. Wilayahnya mana, maka Provinsi akan melakukan penanganan," tegasnya. Terakhir, Luthfi berpesan kepada seluruh warga Jawa Tengah untuk tetap waspada terhadap potensi bencana alam. Dengan curah hujan yang masih tinggi, risiko seperti longsor, banjir, rob, dan tanah bergerak tetap mengancam dan memerlukan kewaspadaan ekstra dari semua pihak.
