KOMPAS.com – Sebuah laporan terbaru mengungkap lonjakan tajam dalam jumlah eksekusi di Korea Utara selama pandemi Covid-19. Eksekusi tersebut terutama terkait dengan pelanggaran budaya asing dan aktivitas politik. Pyongyang menutup perbatasannya pada Januari 2020 guna menahan penyebaran virus corona. Langkah tersebut diikuti dengan penguatan keamanan perbatasan selama beberapa tahun berikutnya di negara yang dikenal sangat tertutup secara diplomatik.
Peningkatan Eksekusi Selama Pandemi
Menurut laporan yang dikutip dari AFP pada Selasa (28/4/2026), para aktivis menilai kebijakan lockdown yang ketat memperparah pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini sudah terjadi di Korea Utara. Pelanggaran budaya asing, seperti menonton film atau mendengarkan musik dari luar negeri, menjadi salah satu alasan utama eksekusi. Selain itu, aktivitas politik yang dianggap menentang rezim juga berujung pada hukuman mati.
Dampak Kebijakan Lockdown
Penutupan perbatasan yang dilakukan Pyongyang pada awal pandemi bertujuan untuk melindungi negara dari virus corona. Namun, kebijakan ini juga memperkuat kontrol internal terhadap warga. Peningkatan keamanan perbatasan membuat akses informasi dari luar semakin sulit, sehingga pelanggaran terhadap aturan budaya asing semakin mudah terdeteksi dan dihukum berat.
Para pengamat internasional mengecam tindakan keras Korea Utara ini. Mereka menyerukan komunitas global untuk memberikan tekanan lebih besar terhadap Pyongyang guna menghentikan pelanggaran HAM yang sistematis. Namun, Korea Utara tetap bertahan pada kebijakannya, menganggap langkah tersebut sebagai upaya melindungi ideologi negara dari pengaruh asing.
Konteks Diplomatik
Korea Utara dikenal sebagai salah satu negara paling tertutup di dunia. Diplomasi dengan negara lain sangat terbatas, dan informasi tentang kondisi dalam negeri sering kali sulit diverifikasi. Laporan ini menambah bukti baru tentang kerasnya rezim Kim Jong-un dalam menindak segala bentuk perlawanan atau pengaruh asing.
Meskipun pandemi Covid-19 telah mereda di banyak negara, dampak kebijakan lockdown Korea Utara masih terasa hingga saat ini. Eksekusi yang meningkat selama periode tersebut menunjukkan betapa ketatnya pengawasan dan hukuman terhadap warga yang melanggar aturan.
