Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan keprihatinannya atas kembali terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini. Menurut Tito, berbagai upaya pencegahan korupsi telah dilakukan pemerintah, namun integritas pribadi kepala daerah tetap menjadi faktor kunci.
Upaya Pencegahan yang Telah Dilakukan
Tito menjelaskan bahwa pemerintah telah memberikan pembekalan awal, retret, dan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto saat para kepala daerah dikumpulkan di Sentul. Selain itu, sistem keuangan daerah juga telah dibuat lebih transparan. "Ya saya prihatin karena kepala daerah sudah kita berikan retret, kemudian pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan lebih transparan, kemudian pembinaan-pembinaan telah dilakukan," kata Tito dalam keterangan yang diterima pada Senin, 20 Juli 2026.
Meski demikian, OTT terhadap kepala daerah masih terjadi. "Pernah dikumpulkan juga oleh bapak presiden di Sentul, masih terjadi juga," ujarnya.
Keterbatasan Pemerintah dan Pentingnya Integritas
Tito menilai bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dalam mencegah seluruh potensi pelanggaran karena kepala daerah merupakan pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, faktor integritas pribadi menjadi sangat penting. "Kita enggak bisa, pertama mereka memang dipilih rakyat ya rekrutmennya. Kedua, kembali ke integritas masing-masing orang," tuturnya.
Mantan Kapolri itu berharap kasus OTT di Lombok Barat dapat menjadi pengingat bagi kepala daerah lainnya untuk melakukan introspeksi dan menjaga amanah jabatan. "Jadi saya berharap dengan adanya OTT-OTT kepala daerah seperti termasuk Lombok ini, kepala daerah lainnya agar semua mawas diri melakukan introspeksi, jangan sampai melakukan pelanggaran apalagi tindak pidana korupsi," pungkas Tito.
Dampak dan Harapan ke Depan
Kasus OTT Bupati Lombok Barat ini menjadi yang terbaru dalam rentetan penangkapan kepala daerah oleh KPK. Sebelumnya, KPK juga mengamankan 19 orang dalam OTT Lombok Barat, termasuk sang bupati. Tito berharap kejadian ini mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah dan penguatan integritas para pemimpin daerah.
