Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini tiba di Jakarta pada Senin (20/7) malam setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan pantauan Liputan6.com, ia tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 21.58 WIB dengan mengenakan kemeja biru dipadukan jaket krem dan topi. Lalu Ahmad Zaini langsung masuk ke dalam gedung tanpa mengucapkan sepatah kata pun, didampingi tim KPK.
Pemeriksaan Intensif di Lantai 2 Gedung KPK
Setibanya di Gedung Merah Putih, Lalu Ahmad Zaini langsung digiring ke Lantai 2 yang merupakan area ruang pemeriksaan. Ia menjadi salah satu dari 19 orang yang diamankan dalam OTT di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pada Senin pagi. Dari jumlah tersebut, tujuh orang diboyong ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa Lalu Ahmad Zaini tertangkap tangan diduga terkait penerimaan proyek-proyek di Kabupaten Lombok Barat. "Perkara ini diduga berkenaan dengan penerimaan yang dilakukan oleh bupati terkait dengan proyek-proyek yang ada di lingkungan Kabupaten Lombok Barat," ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Senin (20/7) siang. Ia menambahkan, "Untuk pihak-pihak yang diamankan ada dari pihak Pemkab Lombok Barat dan juga ada beberapa dari pihak swasta."
Barang Bukti Ratusan Juta Rupiah Diamankan
Selain mengamankan 19 orang, KPK juga menyita sejumlah barang bukti penting. Budi Prasetyo menyebut nilainya diduga mencapai ratusan juta rupiah. "Tim juga mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk uang tunai dalam pecahan rupiah dan juga beberapa dokumen yang diduga terkait dalam perkara ini," kata Budi pada Senin sore. "Sampai dengan saat ini uang yang diamankan senilai ratusan juta rupiah dan juga beberapa dokumen terkait lainnya. Tentu ini masih akan terus didalami dalam pemeriksaan awal ini," tambahnya.
OTT ini menambah daftar panjang kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya menyatakan prihatin atas kejadian tersebut dan mengingatkan para kepala daerah untuk selalu mawas diri.
