Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap 10 kepala daerah dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) selama tahun 2026. Modus korupsi yang digunakan para kepala daerah ini pun beragam, mulai dari pemerasan, gratifikasi, hingga jual beli jabatan.
1. Maidi, Wali Kota Madiun
KPK menangkap total 15 orang, termasuk Maidi, dalam OTT di Kota Madiun pada 19 Januari. Maidi ditetapkan sebagai tersangka pemerasan dana CSR dan gratifikasi. Dua tersangka lain adalah orang kepercayaan Maidi, Rochim Ruhdiyanto, dan Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Thariq Megah.
2. Sudewo, Bupati Pati
KPK menangkap Bupati Pati Sudewo dan sejumlah pihak lainnya dalam OTT pada 19 Januari. Dalam operasi itu, KPK menyita uang Rp2,6 miliar yang diduga terkait perkara korupsi. Sudewo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa. Tiga tersangka lain adalah Abdul Suyono (Kades Karangrowo), Sumarjiono (Kades Arumanis), dan Karjan (Kades Sukorukun).
3. Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan
KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq beserta ajudan dan orang kepercayaannya dalam OTT di Semarang pada 3 Maret. Penangkapan dilakukan saat Fadia sedang mengisi daya kendaraan listrik di SPKLU. Ia ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemkab Pekalongan tahun anggaran 2023-2026.
4. Muhammad Fikri Tobari, Bupati Rejang Lebong
KPK melakukan OTT di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu pada 9 Maret, menangkap 13 orang termasuk Bupati Muhammad Fikri Thobari. Lima orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi suap ijon proyek TA 2025-2026. Penerima suap: Fikri Thobari dan Kepala Dinas PUPRPKP Harry Eko Purnomo. Pemberi suap: Irsyad Satria Budiman (PT Statika Mitra Sarana), Edi Manggala (CV Manggala Utama), dan Youki Yusdiantoro (CV Alpagker Abadi).
5. Syamsul Auliya Rahman, Bupati Cilacap
KPK menangkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dalam OTT pada 13 Maret, total 27 orang diamankan. Syamsul ditetapkan sebagai tersangka kasus permintaan THR Idulfitri 2026. Sekda Cilacap, Sadmoko Danardono, juga ditetapkan sebagai tersangka.
6. Gatut Sunu Wibowo, Bupati Tulungagung
KPK menangkap 18 orang, termasuk Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, dalam OTT di Jawa Timur pada 10 April. Gatut dan ajudannya Dwi Yoga Ambal ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung TA 2025-2026.
7. Edison, Bupati Muara Enim
KPK menggelar OTT di Jakarta dan Sumatera Selatan pada 7-8 Juni 2026, menangkap 10 orang. Lima orang dari Pemkab Muara Enim, termasuk Bupati Edison, dan lima pihak swasta. Edison ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan dan gratifikasi. Tersangka lain: Abi Nurwardani (Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), Adi Triadi (keponakan bupati), dan Cory Erin Hardi (PT Millenium Solusi Abadi).
8. Suhardiman Amby, Bupati Kuantan Singingi
KPK menangkap 10 orang dalam OTT di Kabupaten Kuansing dan Jakarta pada Juni. Sembilan ditangkap di Kuansing, satu di Jakarta. KPK memperingatkan Bupati Suhardiman Amby dan Sekda Zulkarnaen untuk kooperatif menyerahkan diri; keduanya kemudian menyerahkan diri. Mereka ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan, bersama Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant, Ardiles.
9. Syah Afandin, Bupati Langkat
KPK melakukan OTT terhadap Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim pada 2 Juli di kediamannya. Selain Syah, KPK menangkap 1 ASN dan 5 pihak swasta di tiga lokasi: Langkat, Binjai, dan Medan. Syah ditetapkan sebagai tersangka terkait suap proyek. Tersangka lain: Yaqub Abdhal Al Mu'arif, pihak swasta sekaligus tim sukses Afandin pada Pilkada 2024.
10. Etik Suharyani, Bupati Sukoharjo
KPK menggelar OTT di Sukoharjo, Jawa Tengah, menangkap Bupati Etik Suryani pada Kamis (9/7) malam. Total lima orang diamankan. Etik ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Dua tersangka lain: Richard Tri Handoko dan Tri Mulyo, keduanya ASN di Pemkab Sukoharjo.
