Pemimpin Muslim Sydney Desak Permintaan Maaf Publik Atas Tindakan Polisi Saat Salat
Pemimpin Muslim Sydney Desak Maaf Publik Atas Tindakan Polisi

Pemimpin Komunitas Muslim Sydney Serukan Permintaan Maaf Publik Atas Tindakan Polisi

Seorang pemimpin Muslim terkemuka di Sydney telah mengeluarkan peringatan keras bahwa hubungan antara komunitas Muslim dan Kepolisian New South Wales (NSW) berisiko rusak parah. Hal ini disampaikan jika tidak ada permintaan maaf publik yang disampaikan atas tindakan petugas polisi yang diduga kasar terhadap sekelompok pria Muslim yang sedang melaksanakan salat berjamaah. Insiden ini terjadi pada Senin malam lalu, usai aksi unjuk rasa yang menentang kunjungan Presiden Israel, Isaac Herzog, ke Australia.

Protes Damai Berakhir Ricuh

Aksi protes yang diselenggarakan oleh Palestine Action Group awalnya berlangsung dengan damai. Namun, situasi berubah menjadi ricuh ketika beberapa peserta mencoba berpawai menuju parlemen New South Wales, meskipun hal tersebut tidak diizinkan berdasarkan aturan Public Assembly Restriction Declaration (PARD). Rekaman video yang beredar menunjukkan sekelompok pria Muslim didorong secara paksa oleh petugas polisi saat mereka sedang dalam posisi bersujud selama salat berjamaah. Ratusan petugas polisi hadir di lokasi untuk mengendalikan kerumunan.

Permintaan Maaf Pribadi Dinilai Tidak Cukup

Pada Rabu lalu, Komisaris Polisi NSW, Mal Lanyon, mengaku telah menghubungi anggota senior dari komunitas Muslim untuk meminta maaf atas segala pelanggaran yang mungkin terjadi. Namun, Sekretaris organisasi Lebanese Muslim Association, Gamel Kheir, menegaskan bahwa permintaan maaf pribadi tersebut tidak memadai. "Tidak ada yang dapat membenarkan kebrutalan polisi terhadap orang-orang yang sedang beribadah ini," tegas Kheir. Ia menambahkan bahwa para jamaah sama sekali tidak melakukan kesalahan dan telah mematuhi semua permintaan polisi.

Gamel Kheir termasuk di antara beberapa organisasi Muslim yang mengecam keras tindakan polisi dan menyerukan permintaan maaf terbuka. Ia menyatakan bahwa tuduhan dari Komisaris Lanyon dan Premier NSW, Chris Minns, yang menyebut polisi tidak ingin garis polisi dilanggar, adalah tidak masuk akal. "Bagaimana mungkin orang-orang yang salat dengan posisi bersujud dan kepala mencium ke tanah dapat menerobos garis polisi?" tanyanya. "Dalam agama Islam, salat tidak dapat dihentikan."

Kekhawatiran Islamofobia dan Retaknya Hubungan

Kheir lebih lanjut mengungkapkan bahwa jika polisi tidak terdidik tentang kepekaan agama dan komunitas lain, itu adalah kesalahan institusi kepolisian, bukan orang-orang yang sedang salat. Ia menuduh baik polisi maupun pemerintahan New South Wales telah "mempermalukan seluruh komunitas Muslim" dan secara terbuka membenarkan tindakan polisi, termasuk perlakuan kasar terhadap para jamaah.

"Sekarang, jika Anda ingin bersikap sangat drastis, masalah yang kita hadapi adalah tindakan terhadap orang-orang yang sedang salat, khususnya Muslim, dapat disimpulkan sebagai Islamofobia," kata Kheir. "Kami menyerukan agar komisaris dan premier menyampaikan permintaan maaf publik di media dengan cara yang sama persis."

Tanggapan dan Pembelaan dari Pihak Berwajib

Kepolisian NSW mengkonfirmasi bahwa sebelumnya mereka telah mengizinkan sekelompok pengunjuk rasa Muslim untuk melanjutkan salat berjamaah di alun-alun Balai Kota pada Senin malam. Seorang juru bicara menjelaskan bahwa seorang polisi senior berusaha menyampaikan pesan izin tersebut kepada petugas lain yang sedang melaksanakan perintah pembubaran dalam situasi yang riuh dan cepat berubah. Namun, beberapa jemaah terlanjur dibubarkan sebelum pesan dari polisi senior tersebut dapat disampaikan.

Ketika ditanya mengapa keputusan untuk membubarkan pengunjuk rasa, termasuk mereka yang sedang salat, diambil, Komisaris Lanyon menyatakan ada "arahan yang sangat jelas" untuk bubar. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak menargetkan agama atau proses keagamaan apa pun. "Saya telah meminta maaf atas segala pelanggaran yang ditimbulkan oleh tindakan polisi yang mungkin berdampak pada kegiatan terkait agama di sana, tetapi hal itu perlu dilihat dalam konteksnya," ujarnya.

Komisaris Lanyon juga mengklaim bahwa polisi memiliki "hubungan kerja yang sangat baik sekarang" dengan komunitas Muslim dan memahami keinginan mereka untuk tidak mengulangi kerusuhan Cronulla. Ia menyatakan bahwa rekaman kamera tubuh polisi akan ditinjau lebih lanjut. Sementara itu, Premier Chris Minns kembali membela tindakan polisi, dengan alasan menjaga keamanan warga New South Wales.

Efek Jangka Panjang dan Trauma Kerusuhan Cronulla

Gamel Kheir mengungkapkan kekhawatiran mendalam bahwa hubungan komunitas Muslim dengan polisi bisa retak, setelah dua dekade berupaya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kerusuhan Cronulla pada tahun 2005. "Kita tidak ingin kembali ke situasi seperti kerusuhan Cronulla, di mana orang-orang mulai yakin kalau polisi tidak ada untuk mereka dan, semoga tidak terjadi, orang-orang memutuskan sendiri dalam menyelesaikan masalah," katanya.

Kerusuhan Cronulla, yang terjadi pada 11 Desember 2005, melibatkan ribuan orang yang turun ke jalan-jalan di Cronulla, menyerang orang-orang yang tampak seperti berasal dari Timur Tengah. Insiden itu mengakibatkan 26 orang terluka, 104 ditangkap, dan 285 dakwaan diajukan dalam dua hari. Ketegangan rasial masih terasa pasca-kerusuhan tersebut, dan komunitas Muslim sangat ingin menghindari terulangnya tragedi serupa.

"Sampai polisi dan pimpinan negara bagian cukup berani untuk meminta maaf secara terbuka, pesan yang dirasakan komunitas Muslim adalah mereka merasa jadi warga negara kelas dua," tegas Gamel. "Komunitas Muslim, sama seperti komunitas Yahudi, berhak mendapatkan rasa hormat dan berhak mendapatkan permintaan maaf ketika mereka telah dimanfaatkan atau diremehkan."