Mendagri Tito Karnavian: Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja Harus Jadi Prioritas Pemda
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa isu kesehatan jiwa anak dan remaja perlu menjadi perhatian utama pemerintah daerah (Pemda). Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri Sinkronisasi Koordinasi dan Pengendalian (SKP) Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesehatan Jiwa pada Anak dan Remaja, ia meminta kepala daerah untuk memberikan dukungan penuh, termasuk menyediakan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Alokasi Anggaran dan Dukungan Fiskal
Tito Karnavian menyatakan bahwa program kesehatan jiwa harus diprogramkan dengan alokasi dana yang jelas dalam perencanaan APBD. "Jadi, kalau ingin kita membuat itu diprogramkan, maka harus dialokasikan uangnya pada saat perencanaan APBD," ujarnya dalam forum yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, pada Kamis (5/3/2026).
Ia mengakui bahwa kemampuan fiskal setiap daerah berbeda-beda. Bagi daerah dengan keterbatasan anggaran, diperlukan intervensi dari pemerintah pusat agar program tetap berjalan. Selain itu, Mendagri menekankan pentingnya memberikan pemahaman kepada kepala daerah tentang urgensi isu ini, sehingga dukungan yang diberikan dapat optimal.
Langkah-Langkah Konkret Kemendagri
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengawal agar isu kesehatan jiwa anak dan remaja masuk ke dalam APBD. Pihaknya juga berencana menerbitkan surat edaran terkait peran Pemda dalam merespons isu tersebut. Penjelasan mengenai peran ini akan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Kesehatan, dan Kemenko PMK.
"Katakanlah Kementerian PPPA mungkin, atau Kementerian Kesehatan, atau Menko, Menko PMK. Apa yang harus mereka lakukan? Karena semua harus rigid programnya apa yang harus mereka lakukan," jelas Tito.
Mekanisme Penghargaan dan Pertemuan Virtual
Mendagri mengusulkan penerapan mekanisme penghargaan dan insentif bagi daerah yang berhasil menjalankan program kesehatan jiwa anak dan remaja secara optimal. Langkah ini diharapkan dapat memotivasi Pemda untuk lebih serius menangani isu tersebut. Selain itu, ia mengusulkan pertemuan khusus secara virtual dengan kepala daerah untuk membahas isu ini lebih mendalam. "Nanti kita akan mengundang, supaya mereka (kepala daerah) wajib hadir," tambahnya.
Dukungan dari Para Menteri
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh sembilan menteri, termasuk Menteri Koordinator PMK Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta Irwasum Polri Komjen Pol. Wahyu Widada.
Di akhir pertemuan, kesembilan menteri tersebut menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja, sebagai komitmen bersama dalam menangani isu ini secara terpadu dan berkelanjutan.
