JKP BPJS Ketenagakerjaan: Hanya untuk Korban PHK
Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP adalah program dari BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Program ini memberikan tiga manfaat utama: bantuan uang tunai, akses informasi lowongan kerja, dan pelatihan kerja. Tujuannya agar pekerja tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup layak meskipun kehilangan pekerjaan.
Apakah Pekerja yang Resign Bisa Klaim JKP?
Berdasarkan ketentuan resmi, JKP hanya diperuntukkan bagi pekerja yang terkena PHK, bukan bagi mereka yang mengundurkan diri atau resign. Pekerja yang secara sukarela berhenti bekerja tidak memenuhi syarat untuk menerima manfaat JKP. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Syarat dan Ketentuan Klaim JKP
Untuk dapat mengklaim JKP, pekerja harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:
- Terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan telah membayar iuran minimal 12 bulan dalam 24 bulan terakhir.
- Mengalami PHK bukan karena kesalahan sendiri, seperti pengunduran diri, pensiun, atau cacat total tetap.
- Belum memasuki usia pensiun.
- Tidak sedang menerima manfaat jaminan sosial lainnya yang sejenis.
Proses klaim dilakukan melalui aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) atau langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat dengan melampirkan dokumen pendukung, seperti surat keterangan PHK dari perusahaan.
Manfaat JKP yang Diterima
Pekerja yang memenuhi syarat akan mendapatkan tiga manfaat:
- Bantuan uang tunai sebesar 45% dari upah untuk 3 bulan pertama, dan 25% untuk 3 bulan berikutnya, maksimal 6 bulan.
- Akses informasi lowongan kerja melalui sistem informasi ketenagakerjaan.
- Pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi.
Dengan demikian, pekerja yang memutuskan resign tidak dapat mencairkan JKP. Program ini dirancang khusus untuk melindungi pekerja yang kehilangan pekerjaan di luar kehendak mereka.
