Dapur MBG Harapan Mulia Perketat Pengawasan, Bahan Tak Layak Langsung Ditolak
Langkah ini dilakukan untuk mencegah pelanggaran etika yang dapat berujung pada penutupan dapur, seperti yang sebelumnya terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.
Liputan6.com, Jakarta - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Harapan Mulia, yang berlokasi di Kemayoran, Jakarta Pusat, kini memperketat evaluasi rutin terhadap relawan dan proses operasionalnya. Tindakan ini diambil sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran etika yang berpotensi menyebabkan penutupan dapur, mengikuti insiden serupa yang telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.
Fokus Evaluasi pada SDM dan Kebersihan Personal
Kepala SPPG Harapan Mulia, Fakhri Irfan Pribadi, mengungkapkan bahwa evaluasi sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas utama pascalebaran, dengan penekanan khusus pada etika dan kebersihan personal relawan. Evaluasi ini dilakukan secara intensif, bahkan mencapai frekuensi satu hingga dua kali dalam seminggu.
"Kita setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali melakukan evaluasi terhadap relawan, mencakup edukasi gizi, kemampuan pelatihan, dan aspek lainnya," jelas Fakhri di SPPG Harapan Mulia, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (31/3/2026).
Aspek kebersihan diri atau personal hygiene juga mendapat perhatian signifikan untuk memastikan standar operasional dapur tetap sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat. "Balik lagi tadi ke personal hygiene masing-masing dari relawan," tambahnya. Menurut Fakhri, langkah ini merupakan bentuk antisipasi agar tidak terjadi pelanggaran etika yang dapat mengganggu operasional dapur MBG, termasuk risiko penutupan layanan.
Sistem Pengawasan Ketat Berbasis HACCP
Fakhri menyampaikan bahwa SPPG Harapan Mulia menerapkan sistem pengawasan ketat berbasis Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) untuk menjamin keamanan pangan sejak tahap awal. "Kemudian kita di sini juga dari penerimaan bahan baku sampai distribusi menerapkan HACCP, di mana kita harus tahu terlebih dahulu titik kritis kontrolnya," ujar Fakhri.
Dia menjelaskan bahwa pengawasan dimulai sejak bahan baku diterima dari pemasok. Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam hal bau, tekstur, atau kualitas, bahan tersebut akan langsung ditolak. "Jadi kalau semisal dari penerimaan bahan baku nih dari awal ada bahan baku yang menurut kita dari bau, aroma, ataupun teksturnya tidak sesuai, kita bisa berhak mengembalikan ke supplier," katanya.
Uji Kualitas Makanan dan Evaluasi Menyeluruh
Tak hanya itu, uji kualitas makanan juga dilakukan sebelum distribusi melalui metode organoleptik yang melibatkan tim internal dan ahli gizi. "Untuk uji sampelnya itu biasanya sebelum dibagikan ada namanya organoleptik, jadi kalau semisal di organoleptik itu kan ada kita bau, tekstur, dan juga aroma yang tidak sedap, nah itu nanti kita bisa tarik kembali agar tidak didistribusikan," ujarnya.
Evaluasi menyeluruh juga mencakup kualitas makanan, keamanan pangan, edukasi gizi, hingga pengelolaan limbah dan sanitasi lingkungan. Fakhri memastikan bahwa seluruh prosedur pengelolaan limbah di SPPG Harapan Mulia telah mengikuti standar operasional yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam upaya menjaga kualitas layanan, SPPG juga melibatkan 70 persen tenaga kerja dari warga sekitar sesuai ketentuan, sekaligus memastikan mereka mendapatkan pembinaan berkala. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan program MBG di tengah tantangan operasional yang dihadapi oleh banyak dapur serupa di Indonesia.
