Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meneliti secara mendalam aspek perizinan dan kepatuhan pembayaran pajak parkir di kawasan Blok M Square, Jakarta Selatan. Lokasi tersebut baru-baru ini disegel oleh DPRD DKI Jakarta karena diduga beroperasi secara ilegal. Langkah ini diambil untuk memastikan legalitas pengelolaan parkir di area tersebut.
Dukungan Penuh untuk Pansus DPRD
Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya Panitia Khusus (Pansus) DPRD DKI Jakarta dalam mengusut dugaan parkir ilegal ini. Beberapa instansi, seperti Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satpol PP, telah diturunkan ke lapangan untuk melakukan pengecekan.
“Terkait dengan parkir yang diduga ilegal, saya katakan diduga karena masih dalam proses Pansus. Kami mendukung sepenuhnya upaya yang dilakukan oleh Pansus DPRD,” ujar Prastowo di Balai Kota Jakarta pada Selasa, 12 Mei 2026.
Koordinasi Internal dan Pendalaman
Prastowo menjelaskan bahwa Pemprov DKI segera melakukan koordinasi internal setelah polemik parkir Blok M Square mencuat. Saat ini, Dishub dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sedang mendalami aspek perizinan operasional dan kepatuhan pembayaran pajak parkir.
“Maka apa yang kami lakukan, kemarin kami langsung berkoordinasi di internal. Sekarang Dishub dan Bapenda sedang melakukan pendalaman karena ini ada kaitan dengan aspek perizinan dan aspek pemungutan pajak parkirnya,” jelasnya.
Komitmen Anti Parkir Ilegal
Pemprov DKI menegaskan tidak akan menoleransi aktivitas parkir ilegal di Jakarta. Namun, di sisi lain, pemerintah juga berupaya menyediakan solusi berupa kantong parkir yang memadai dan pembenahan sistem parkir secara modern, termasuk digitalisasi.
“Prinsipnya, Pemprov tentu tidak menolerir apapun terkait aktivitas parkir ilegal. Jadi kita ingin melakukan penertiban, tapi di sisi lain juga memberikan jalan keluar bagaimana kantong-kantong parkir bisa disediakan dengan baik, dengan proper, perbaikan sistem, digitalisasi dan sebagainya,” tegas Prastowo.
Penindakan Setelah Bertahun-tahun
Menanggapi pertanyaan mengenai penindakan yang baru dilakukan setelah dugaan pungutan ilegal berlangsung selama beberapa tahun, Prastowo menyatakan bahwa pihaknya ingin memastikan status perizinan lokasi tersebut. Hasil pendalaman akan diumumkan secara transparan kepada publik.
“Jadi ini yang sedang kita dalami, apakah dipastikan tidak ada izin atau sedang berproses, itu yang sedang kita dalami bersama-sama. Nanti akan kita berikan update dan kita pastikan semua transparan,” imbuhnya.
Skema Pengelolaan Parkir
Terkait dugaan skema bagi hasil dengan pengelola parkir, Prastowo menjelaskan bahwa mekanisme pengelolaan parkir di Jakarta memiliki beberapa model. Pemerintah masih mendalami skema yang berlaku di lokasi tersebut, termasuk aspek perizinan dan kepatuhan pembayaran pajak parkir.
“Parkir kan macam-macam pengelolaannya, ada yang parkir swasta tapi mereka memungut pajak parkir yang disetorkan ke Bapenda, ada juga parkir yang diselenggarakan oleh Dishub terutama yang on-street lalu dikerjasamakan dengan pihak lain. Nanti kita dalami dulu bagaimana skemanya,” tuturnya.
Sidak Pansus Perparkiran
Sebelumnya, Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Blok M. Ketua Pansus, Ahmad Lukman Jupiter, memimpin langsung pengecekan yang bekerja sama dengan Dishub, Bapenda, dan Polda Metro Jaya. Area parkir di Jalan Melawai 5, Blok M Square, yang dikelola oleh operator Best Parking, disegel.
“Hari ini kami melakukan fungsi pengawasan sebagai langkah konkret untuk memastikan parkir ilegal yang melanggar aturan dilakukan penyegelan. Kami ingin melindungi hak-hak masyarakat dan keuangan pendapatan asli daerah,” kata Jupiter di lokasi pada Senin, 11 Mei 2026.
