Polri dan Himbara Bersinergi untuk Akses Modal Petani yang Lebih Mudah
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan resmi menjalin kerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kolaborasi ini bertujuan membuka akses permodalan yang lebih mudah bagi petani binaan, sekaligus membangun ekosistem pertanian yang sehat dan berkelanjutan. Langkah strategis ini diharapkan dapat memutus ketergantungan petani terhadap tengkulak maupun praktik pinjaman berbunga tinggi dari rentenir yang selama ini membebani.
Komitmen Nyata Polri dalam Melindungi Petani
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk komitmen nyata Polri untuk melindungi petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. "Selama ini, keterbatasan modal kerap membuat petani terjebak dalam siklus hutang yang sulit dilepaskan," ujarnya dalam pernyataan resmi, Minggu (8/3/2026). Melalui sinergi dengan bank-bank Himbara—yang terdiri dari BRI, BNI, Mandiri, dan BTN—para petani kini dapat mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian dengan bunga ringan, berkisar antara 3 hingga 6 persen per tahun.
Skema pembiayaan ini dirancang untuk memberikan kemudahan, karena tidak memerlukan agunan tambahan. Dengan demikian, petani tidak perlu lagi mempertaruhkan aset pribadi untuk mendapatkan modal usaha. "Pada tahun 2026 ini, Polri memfasilitasi akses permodalan langsung bagi petani melalui bank-bank Himbara. Tujuannya jelas, memutus mata rantai tengkulak dan praktik rentenir yang selama ini membebani petani, sehingga mereka dapat bertani dengan lebih tenang dan sejahtera," tegas Dedi.
Dukungan Teknologi dan Jaminan Pasar untuk Keberlanjutan
Selain memperkuat akses pembiayaan, Polri juga mendorong peningkatan produktivitas melalui perluasan lahan dan pemanfaatan teknologi pertanian. Hingga Februari 2026, luas penanaman jagung nasional tercatat mencapai 135.723 hektare, sebagai bagian dari target nasional pengembangan hingga 1 juta hektare. Target ini diharapkan dapat mendorong produksi jagung menembus lebih dari 4 juta ton pada tahun ini.
Implementasi program ini telah terlihat nyata di wilayah Polda Jawa Barat. Sebanyak 215 petani yang tergabung dalam 44 kelompok tani menerima bantuan alat mesin pertanian (alsintan) berupa hand tractor, pompa air, dan hand sprayer. Bantuan ini bertujuan meningkatkan efisiensi kerja serta produktivitas hasil panen. Di sisi lain, para petani juga difasilitasi memperoleh pinjaman modal usaha dengan suku bunga rendah dari Himbara melalui skema KUR, sehingga kebutuhan bibit, pupuk, hingga sarana produksi pertanian dapat terpenuhi tanpa harus bergantung pada tengkulak maupun praktik rentenir.
Polri juga memastikan keberlanjutan usaha petani melalui sinergi dengan Perum Bulog sebagai offtaker. Hasil panen jagung dari kelompok tani binaan Polri akan diserap sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), sehingga petani memiliki kepastian pasar dan terlindungi dari permainan harga oleh oknum tengkulak.
Pendekatan Terintegrasi untuk Kesejahteraan Petani
Melalui pendekatan terintegrasi yang mencakup permodalan, modernisasi teknologi pertanian, hingga jaminan pasar, Polri tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional tetapi juga berupaya meningkatkan kesejahteraan petani. Program ini diharapkan mampu menjadikan petani Indonesia lebih mandiri, berdaulat, dan terbebas dari jerat rentenir maupun praktik tengkulak yang merugikan. Dengan langkah-langkah konkret ini, diharapkan ekosistem pertanian nasional dapat tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan di masa depan.
