Program Gentengnisasi di Jawa Barat Dorong Ekonomi Lokal Capai Rp 27,6 Miliar
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait (Ara), melakukan kunjungan langsung ke pabrik genteng di Plered, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya mendukung program gentengnisasi yang diarahkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto, dengan tujuan memperkuat penggunaan material lokal dalam proyek perumahan nasional.
Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Kunci
Ara menegaskan bahwa pelaksanaan program gentengnisasi harus berjalan sesuai dengan ketentuan dan tata kelola yang berlaku. "Pelaksanaan program gentengnisasi ini harus sesuai aturan, transparan, dan akuntabel. Kita ingin program ini tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga tepat dan bisa dipertanggungjawabkan," ujar Ara dalam keterangan tertulis pada Jumat, 17 April 2026.
Kunjungan ke Plered bertujuan untuk memastikan kesiapan pelaku UMKM genteng lokal dalam memenuhi kebutuhan material perumahan, khususnya untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jawa Barat. Ara menekankan agar program ini sepenuhnya menggunakan produk dalam negeri.
Potensi Ekonomi Besar bagi UMKM Lokal
Selain BSPS, potensi penggunaan genteng lokal juga terbuka lebar di sektor rumah subsidi. Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 62.591 unit rumah subsidi di Jawa Barat dengan kebutuhan sekitar 730 keping genteng per unit. Pemerintah mendorong agar seluruh proyek tersebut memprioritaskan produk lokal.
"Tahun ini pelaksanaan BSPS di Jawa Barat sebanyak 40.000 unit. Satu unit rumah membutuhkan kurang lebih 300 pcs genteng," papar Ara. "Jika kita dorong menggunakan genteng lokal dengan harga sekitar Rp 2.300 per pcs, maka potensi perputaran ekonomi bisa mencapai sekitar Rp 27,6 miliar untuk UMKM genteng lokal," sambungnya.
Menurut Ara, langkah ini menjadi strategi konkret pemerintah untuk mendorong UMKM naik kelas melalui intervensi program yang nyata. "Kita doakan UMKM genteng lokal bisa naik kelas melalui program gentengnisasi ini, karena skalanya besar dan berkelanjutan," kata Ara.
Perlindungan Asuransi bagi Pekerja Genteng
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan perlindungan asuransi bagi para pekerja industri genteng. Langkah ini diambil sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di sektor informal. Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) saat meninjau sentra produksi genteng di Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta.
KDM menjelaskan bahwa Pemprov Jabar akan menanggung asuransi ketenagakerjaan bagi para karyawan pabrik genteng. "Pemprov akan masuk memberikan asuransi ketenagakerjaan bagi para pekerja genteng. Ini bentuk perlindungan agar mereka bekerja dengan tenang dan lebih produktif," ujar KDM kepada para pekerja pembuat genteng.
Dorongan untuk Kenaikan Upah yang Layak
Meski demikian, KDM menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah. KDM mendorong para pengusaha genteng untuk turut berkontribusi dengan menaikkan upah pekerja secara layak. KDM menyoroti kondisi upah di sejumlah daerah sentra produksi, seperti Cianjur, Garut, hingga Kuningan, yang menurut pantauannya masih berada di bawah Rp 50.000 per hari.
"Kalau upahnya hanya Rp 30 ribu sampai Rp 50 ribu, sulit bagi pekerja untuk keluar dari kemiskinan. Maka pengusaha juga harus menaikkan upah, minimal ada kenaikan yang berdampak," kata KDM.
Kesiapan Pengusaha dengan Syarat
Salah satu pengusaha genteng, Farid Bambang, menyatakan kesiapannya untuk menaikkan upah buruh perajin genteng. Namun, Farid mensyaratkan agar program Gentengisasi berjalan lancar terlebih dahulu sehingga arus kas perusahaan stabil. "Selama ini kita hanya bertahan hidup, karena pesanan lesu. Kami siap menyesuaikan upah para pekerja setelah berjalannya program sehingga ada uang masuk," kata Farid.
Sinergi Pemerintah dan Swasta
Peninjauan tersebut dilakukan bersama Gubernur Jawa Barat KDM, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, serta pengusaha nasional James Riady. Kehadiran para tokoh ini mempertegas sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta dalam menyukseskan program perumahan rakyat.
