Trump Naikkan Tarif Global ke 15% Usai Putusan MA AS Batalkan Pajak Impor
Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat gebrakan dalam kebijakan perdagangan internasional. Langkah ini diambil setelah Mahkamah Agung AS membatalkan banyak pajak impor yang telah dikenakan selama setahun terakhir. Trump kini mengumumkan rencana untuk menerapkan tarif global sebesar 15%, meningkat dari 10% yang diumumkan sebelumnya.
Putusan Mahkamah Agung dan Reaksi Trump
Mahkamah Agung AS, dengan mayoritas hakim konservatif, memutuskan dengan suara enam banding tiga bahwa undang-undang tahun 1977 yang digunakan Trump untuk memberlakukan pungutan mendadak pada negara-negara tertentu tidak memberikan wewenang kepada presiden untuk mengenakan tarif. Putusan ini dinilai mengacaukan perdagangan global.
Trump merespons dengan kritik keras, menyebut putusan tersebut "mengerikan" dan mengecam hakim yang menolak kebijakannya sebagai "orang bodoh". Tidak tinggal diam, Trump segera menetapkan tarif global baru sebesar 10% menggunakan aturan lama yang jarang dipakai, yaitu "Section 122".
Strategi Baru dan Pengumuman di Media Sosial
Meskipun ada pengawasan pengadilan terhadap kekuasaannya, Trump mengumumkan melalui media sosial bahwa ia masih berniat meningkatkan tarif dengan cara yang tidak terduga. Tarif telah menjadi alat favoritnya untuk mengatur ulang aturan perdagangan global dan menerapkan tekanan internasional.
Keputusan Mahkamah Agung pada Jumat lalu membatalkan tarif yang dikenakan Trump pada hampir setiap negara menggunakan undang-undang kekuasaan darurat. Saat ini, Trump mengatakan akan menggunakan otoritas hukum yang berbeda, meskipun lebih terbatas.
Dia telah menandatangani perintah eksekutif yang memungkinkannya melewati Kongres dan mengenakan pajak 10% pada impor dari seluruh dunia, mulai Selasa, bertepatan dengan pidato kenegaraannya. Namun, tarif ini dibatasi hingga 150 hari kecuali diperpanjang secara legislatif.
Rencana Tarif 15% dan Proses Hukum
Gedung Putih belum menanggapi kapan presiden akan menandatangani perintah yang diperbarui untuk menetapkan tarif sebesar 15%. Trump melalui media sosial menyatakan pengumuman ini berdasarkan "tinjauan menyeluruh, terperinci, dan lengkap atas keputusan yang tidak masuk akal, ditulis dengan buruk, dan sangat anti-Amerika".
Lebih lanjut, para hakim Mahkamah Agung dengan suara 6-3 memutuskan bahwa tindakan Trump menetapkan dan mengubah tarif secara sepihak adalah tidak konstitusional karena kekuasaan untuk mengenakan pajak berada di tangan Kongres. Selain tarif sementara 15%, Trump juga mengejar tarif melalui bagian lain dari hukum federal yang memerlukan penyelidikan oleh Departemen Perdagangan.
Trump menyebut pemerintahannya akan mengeluarkan tarif baru dalam beberapa bulan mendatang. "Selama beberapa bulan ke depan, Pemerintahan Trump akan menentukan dan mengeluarkan tarif baru yang sah secara hukum, yang akan melanjutkan proses kita yang sangat sukses dalam membuat Amerika Hebat Kembali," ujarnya.
Dampak dan Klaim Trump
Tarif telah menjadi inti dari kebijakan ekonomi Trump, yang menurutnya dapat mengatasi berbagai masalah, seperti:
- Memperbaiki ketidakseimbangan perdagangan.
- Menghidupkan kembali manufaktur AS.
- Memaksa negara lain untuk bertindak, termasuk memerangi perdagangan narkoba atau menghentikan permusuhan.
Trump secara teratur mengklaim, meskipun ada bukti yang bertentangan, bahwa pemerintah asing akan membayar tarif tersebut, bukan konsumen dan bisnis Amerika.
Respons dari Brasil
Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva merespons rencana Trump dengan mendesak agar semua negara diperlakukan secara setara. "Saya ingin mengatakan kepada Presiden AS Donald Trump bahwa kami tidak menginginkan Perang Dingin baru. Kami tidak menginginkan campur tangan di negara lain, kami ingin semua negara diperlakukan secara setara," kata Lula di New Delhi.
Lula mengatakan tidak ingin menanggapi keputusan Mahkamah Agung negara lain, tetapi berharap hubungan Brasil dengan Amerika Serikat "akan kembali normal" segera. Respons ini menegaskan ketegangan dalam hubungan perdagangan global akibat kebijakan Trump.
