Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus memperkuat iklim investasi daerah. Di bawah kepemimpinan Bupati Sidoarjo Subandi, berbagai langkah strategis dilakukan agar investasi di Kota Delta tetap tumbuh dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
Realisasi Investasi Triwulan I 2026
Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo, realisasi investasi pada triwulan I 2026 mencapai Rp3,77 triliun dari target tahun ini yang sebesar Rp15,7 triliun. Kontributor terbesar berasal dari sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran senilai Rp716,12 miliar. Disusul industri logam dasar dan barang logam bukan mesin Rp675,22 miliar, industri makanan Rp637,13 miliar, industri karet dan plastik Rp416,73 miliar, serta industri kertas dan percetakan Rp396,46 miliar.
Strategi Jemput Bola
Kepala DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo Ridho Prasetyo menjelaskan, capaian tersebut didorong melalui strategi jemput bola kepada para pelaku usaha. Kami melakukan jemput bola ke pelaku usaha untuk pendampingan pelaporan investasi agar datanya valid dan pelaporannya benar, sehingga catatan realisasi investasi kami valid semua, ujarnya pada Selasa (2/6/2026). Pendampingan dilakukan secara intensif pada masa pelaporan setiap triwulan.
Fasilitasi Kendala Investor
Pemkab Sidoarjo juga aktif memfasilitasi berbagai kendala yang dihadapi investor, seperti persoalan perizinan hingga koordinasi dengan dinas teknis. Ridho menambahkan, jika pelaku usaha memiliki kendala, kami fasilitasi, tidak berhenti jika izinnya terkendala atau butuh koordinasi dengan dinas teknis.
Dukungan Bupati Subandi
Dukungan terhadap investasi mendapat perhatian langsung dari Bupati Sidoarjo Subandi. Pemantauan dilakukan rutin untuk memastikan hambatan di lapangan bisa segera diselesaikan. Ridho menjelaskan, Bupati memantau kondisi dan kendala yang dihadapi pelaku usaha, serta memastikan pendampingan dilaksanakan sampai selesai.
Koordinasi Lintas OPD
DPMPTSP juga berkoordinasi dengan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas P2CKTR hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memetakan pelaku usaha yang sudah memiliki izin, termasuk fasilitasi dan koordinasi terkait persoalan perizinan.
Layanan untuk Usaha Mikro
Pendekatan kolaboratif diterapkan untuk pelaku usaha mikro di tingkat kecamatan dan desa. Pemkab menghadirkan layanan jemput bola kolaborasi yang mencakup pendampingan perizinan, PIRT, sertifikasi halal, merek dagang, hingga akses perbankan. Ridho menerangkan, ketika ada usaha mikro yang membutuhkan, kami melakukan sosialisasi atau jemput bola pelayanan di kecamatan secara satu paket.
Kolaborasi Regional
Di tingkat regional, Pemkab Sidoarjo terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar pelaporan maupun pengawasan investasi berjalan sinkron. Kolaborasi ini penting mengingat Sidoarjo menjadi salah satu daerah industri penopang realisasi investasi di Jawa Timur bersama Gresik dan Pasuruan.
Melalui pendampingan yang konsisten, kemudahan layanan, hingga dukungan langsung dari Bupati Subandi, Pemkab Sidoarjo optimistis target investasi Rp15,7 triliun pada 2026 dapat tercapai.
