Ketua Badan Penganggaran MPR RI Melchias Markus Mekeng menegaskan bahwa penerbitan obligasi daerah bukanlah hal baru. Instrumen pembiayaan ini telah diadopsi oleh 18 negara di dunia dan terbukti mampu mempercepat pembangunan di daerah.
Obligasi Daerah di Berbagai Negara
Dalam Sarasehan Nasional MPR RI di Hotel Pangeran Pekanbaru, Melchias menjelaskan bahwa obligasi daerah telah diterbitkan oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, Jepang, Inggris, dan Vietnam. "Obligasi daerah ini bukan barang baru, ini sudah diterbitkan hampir 18 negara di dunia. Negara-negara besar seperti Amerika, China, Jepang, Inggris, Vietnam sudah menerbitkan obligasi daerah," ujarnya pada Senin (20/7/2026).
Tingkat Gagal Bayar Sangat Rendah
Berdasarkan pengalaman negara maju, obligasi daerah dinilai sukses sebagai alternatif pembiayaan. Data menunjukkan tingkat gagal bayar hanya 0,1 persen, jauh lebih rendah dibandingkan kredit macet yang mencapai 5 persen. "Tingkat keberhasilan daripada obligasi daerah ini hanya 0,1 persen yang gagal. Lebih kecil jauh daripada kredit macet di berbagai negara yang biasanya hampir 5 persen," kata Melchias.
Obligasi Daerah Tidak Menambah Beban Fiskal
Melchias menekankan bahwa obligasi daerah tidak dimaksudkan untuk menambah beban fiskal pemerintah daerah. Sebaliknya, instrumen ini menjadi sumber pembiayaan bagi proyek-proyek produktif yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah. Dana dari obligasi daerah dapat digunakan untuk membangun infrastruktur strategis seperti rumah sakit, jembatan, pelabuhan, dan sistem pengelolaan air (water management), serta fasilitas lain untuk meningkatkan pelayanan publik.
"Obligasi daerah bisa dipakai membangun jembatan, rumah sakit, pelabuhan, water management, dan proyek-proyek lain yang memang memiliki manfaat ekonomi serta mampu mengembalikan pembiayaannya," tambahnya.
Potensi Percepatan Pembangunan Nasional
Apabila regulasi mengenai obligasi daerah disahkan, instrumen ini akan menjadi salah satu pendorong percepatan pembangunan nasional. Obligasi daerah juga dinilai dapat memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah. "Kalau obligasi daerah nantinya bisa diterbitkan hingga Rp1.000 triliun, kita bisa membayangkan dana sebesar itu masuk ke daerah. Dampaknya tentu akan sangat besar terhadap percepatan pembangunan," katanya.
