Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengumumkan bahwa pemerintah akan memangkas tarif pajak konsumsi untuk produk makanan dan minuman dari 8 persen menjadi hanya 1 persen. Kebijakan ini akan berlaku selama dua tahun, mulai April 2027, dan menandai pengurangan tarif pajak konsumsi pertama di Jepang sejak sistem ini diperkenalkan pada tahun 1989.
Rincian Kebijakan Pemotongan Pajak
Pemangkasan ini berlaku untuk seluruh produk makanan dan minuman, tidak termasuk minuman beralkohol dan makanan yang disantap di restoran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban biaya hidup masyarakat di tengah tekanan inflasi. Selain pemotongan pajak, pemerintah juga akan mengintegrasikan program pendaftaran bantuan tunai untuk masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dukungan langsung kepada kelompok rentan.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Dengan tarif baru 1 persen, pemerintah Jepang diperkirakan kehilangan pendapatan pajak yang signifikan. Namun, Perdana Menteri menekankan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi setelah dua tahun. Para ekonom memprediksi pemotongan ini dapat mendorong konsumsi rumah tangga dan membantu pemulihan ekonomi. Program bantuan tunai akan disalurkan secara bertahap, dengan prioritas pada keluarga dengan anak-anak dan lansia berpenghasilan rendah.
Konteks Historis
Sejak diperkenalkannya pajak konsumsi pada 1989, tarifnya telah naik dari 3 persen menjadi 5 persen pada 1997, lalu menjadi 8 persen pada 2014. Kenaikan terakhir ke 10 persen pada 2019 menuai kontroversi karena dianggap memberatkan masyarakat. Pemotongan ini menjadi angin segar bagi warga Jepang yang selama ini mengeluhkan tingginya biaya hidup. Menurut data Kementerian Keuangan Jepang, pajak konsumsi menyumbang sekitar 20 persen dari total pendapatan negara.
