Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurrachman menerima audiensi perwakilan massa aksi Aliansi Masyarakat Cinta Indonesia yang mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (26/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, Dudung mendengarkan keluhan terkait penutupan dapur MBG selama libur sekolah yang berdampak pada perekonomian para relawan dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dampak Ekonomi Penutupan Dapur MBG
Dudung menyampaikan bahwa ada tiga poin utama yang disampaikan oleh perwakilan massa, Jeffrey. Pertama, penutupan dapur selama libur sekolah berdampak signifikan terhadap penyelenggara, terutama relawan yang sangat menggantungkan ekonominya dari program MBG. "Yang pertama dengan ditutupnya dapur selama libur sekolah, ini tentunya berdampak kepada penyelenggara, terutama relawan ya, karena memang sangat menggantungkan ekonominya dari MBG itu sendiri," kata Dudung.
Kedua, para pelaku UMKM juga merasakan dampak karena tidak ada permintaan bahan baku selama libur sekolah. Massa aksi mendesak pemerintah untuk melakukan moratorium penutupan dapur MBG. Ketiga, terkait realisasi pembangunan dapur MBG yang belum sesuai harapan.
Realisasi Pembangunan Dapur MBG
Dudung menuturkan bahwa dari target pembangunan 27.000 dapur MBG, sekitar 15.000 dapur telah selesai dibangun. Namun, masih banyak dapur yang belum terealisasi, khususnya 1.200 dapur di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). "Ini kontraknya sudah berjalan, kemudian surat keputusannya sudah terima, dan bahkan sudah dijadikan jaminan ke bank, tapi realisasinya belum dilaksanakan," ujarnya.
Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan program MBG dan saat ini sedang memperkuat tata kelola agar program semakin efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. "Kemudian yang sedang dilakukan saat inilah bukan mengurangi komitmen pemerintah terhadap program MBG itu sendiri, melainkan memperkuat tata kelola agar pelaksanaan program semakin efektif, semakin akuntabel, dan semakin berkelanjutan," tutur Dudung.
Refocusing Penerima Manfaat
Dudung menjelaskan bahwa kebijakan peniadaan MBG selama libur sekolah dimanfaatkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan refocusing penerima manfaat. Langkah ini bertujuan agar program MBG semakin tepat sasaran dan memberikan dampak optimal kepada kelompok prioritas, serta memastikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin efektif dan efisien.
"Kemudian bagi pemerintah, program MBG tidak hanya berbicara mengenai penyediaan makanan bergizi, program ini telah menjadi bagian dari pembangunan ekosistem nasional yang melibatkan petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi, BUMDes, pelaku logistik, yayasan, dan ribuan mitra penyelenggara di seluruh Indonesia," pungkas Dudung.
