Satgas PRR Kebut Perbaikan Sungai di Aceh dan Sumatera Pascabencana
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menetapkan normalisasi sungai sebagai prioritas utama dalam fase pemulihan jangka panjang. Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa upaya ini penting untuk menopang kehidupan warga yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan.
Kondisi Sungai Terdampak dan Dampaknya
Data Satgas PRR menunjukkan bahwa sungai-sungai di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut) mengalami kerusakan signifikan pascabencana hidrometeorologi. Pendangkalan akibat sedimentasi menjadi masalah utama, disertai kerusakan tanggul dan perubahan aliran sungai. Tito menjelaskan, penanganan mendesak diperlukan karena langsung berkaitan dengan sawah dan tambak milik masyarakat.
"Sungai bagi saya penting, ini akan makan waktu panjang karena jumlahnya banyak. Totalnya itu banyak yang sedimen, panjang dan lebar. Penanganan ini mendesak karena berkaitan langsung dengan sawah dan tambak milik warga," ujar Tito di Jakarta, Kamis 26 Maret 2026.
Sebaran Luas dan Tantangan Penanganan
Kerusakan sungai tersebar luas di tiga provinsi, dengan total 146 sungai terdampak yang memerlukan penanganan bertahap:
- Sumatera Utara: 48 sungai di wilayah seperti Tapanuli Tengah, Medan, dan Langkat.
- Aceh: 55 sungai di daerah termasuk Aceh Utara, Pidie, dan Aceh Selatan.
- Sumatera Barat: 43 sungai di Padang, Solok, dan Pesisir Selatan.
Tito menyoroti bahwa kondisi geografis yang tersebar dan sporadis memperumit proses pemulihan. "Kalau kita masuk ke daerah yang dekat sungai itu kena. Jadi, ini sifatnya tersebar, sporadis. Itu yang membuat penanganannya membutuhkan waktu," katanya.
Strategi Pemulihan dan Dukungan Infrastruktur
Satgas PRR menerapkan dua pendekatan utama: tanggap darurat untuk mencegah dampak lanjutan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi untuk perbaikan permanen. Meski tantangan besar, upaya ini didukung oleh pemulihan infrastruktur lain. Sebagian besar jalan nasional telah berfungsi penuh, dan distribusi logistik tidak lagi terhambat, mempercepat perbaikan sungai.
Pemerintah memastikan penanganan sungai terintegrasi dengan pemulihan sektor pertanian, tambak, dan hunian warga di sepanjang daerah aliran sungai. Tito menekankan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya diukur dari penurunan pengungsi, tetapi juga dari kemampuan wilayah kembali aman dan produktif.
"Variabel yang kita lihat bukan hanya pengungsi, tapi juga sungai, sawah, tambak, dan infrastruktur lainnya. Semua itu menjadi bagian dari pemulihan," tutup Tito. Dengan fokus pada normalisasi sungai, Satgas PRR berupaya memulihkan ekonomi lokal dan ketahanan masyarakat terdampak bencana.
