Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan bahwa pembangunan hunian sementara (huntara) bagi para korban bencana di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, telah mencapai 97 persen. Kini, pemerintah mulai mengalihkan perhatian pada percepatan pembangunan infrastruktur permanen di wilayah-wilayah yang terdampak bencana.
Pernyataan Mendagri Usai Rapat Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pernyataan tersebut disampaikan Tito setelah mengikuti rapat Tim Pengarah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab-Rekon) Pascabencana Sumatra yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Jakarta, pada Kamis (18/6/2026).
"Huntara 97 persen sudah dibangun. Dari hasil pengecekan terakhir dan rapat dengan para kepala daerah, hampir tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda pengungsian," kata Tito.
Kondisi Pengungsian di Masing-Masing Provinsi
Menurut Tito, kondisi pengungsian di Sumatra Barat bahkan telah lama berakhir. Sementara di Sumatra Utara, sempat muncul kembali tenda pengungsian akibat banjir susulan di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, namun kondisi tersebut kini telah ditangani. Di Aceh, sejumlah daerah yang sebelumnya masih memiliki pengungsi juga dilaporkan sudah tidak lagi menggunakan tenda darurat.
Tito menyebut laporan dari pemerintah daerah menunjukkan bahwa warga terdampak kini telah menempati hunian sementara yang disiapkan pemerintah. "Laporan dari para bupati, terutama Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang menyatakan tidak ada lagi yang tinggal di tenda," ujarnya.
Pekerjaan Rumah: Infrastruktur Permanen
Tito mengatakan masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Salah satunya adalah pembangunan dan perbaikan infrastruktur permanen yang rusak akibat bencana, seperti jalan dan jembatan daerah. Ia menuturkan bahwa sebagian jalan dan jembatan nasional saat ini sudah kembali berfungsi 100 persen. Namun, sejumlah jalan provinsi dan kabupaten masih memerlukan perbaikan karena mengalami kerusakan berat atau kembali terdampak hujan dan banjir.
"Prioritas kita ke depan yang paling utama adalah infrastruktur, mempermanenkan jalan dan jembatan daerah yang belum tersentuh. Itu yang harus segera dikerjakan," jelas Tito.
Pemulihan Layanan Dasar
Selain hunian sementara, pemerintah juga mencatat pemulihan layanan dasar terus berjalan. Rumah sakit dan puskesmas di tiga provinsi terdampak telah kembali beroperasi, sementara ribuan sekolah yang sempat terdampak bencana juga mulai dipulihkan.
Anggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rp 100,1 Triliun
Pemerintah saat ini tengah menggenjot program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan dukungan anggaran Rp 100,1 triliun hingga tahun 2028. Dana tersebut akan digunakan untuk mempercepat pemulihan sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perumahan, hingga ekonomi masyarakat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
