DPRD Jakarta Soroti Trayek JakLingko Sepi Penumpang
Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Hengky Wijaya mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk segera mengevaluasi trayek JakLingko yang minim penumpang. Dalam rapat kerja bersama Dishub, Hengky menyoroti adanya armada yang tetap beroperasi meskipun trayek tersebut sepi, sehingga subsidi Public Service Obligation (PSO) dinilai tidak efektif.
“Bukan saya bilang JakLingko itu tidak bagus, bagus, itu sangat membantu. Tetapi beberapa trek itu justru tidak ada penumpangnya, yang tidak ada penumpangnya tetap berjalan. Sedangkan beberapa yang kurang trek itu tidak ditambah,” kata Hengky dikutip Kamis (30/7/2026).
Menurut Hengky, Dishub perlu melakukan penataan ulang trayek berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Dengan demikian, armada JakLingko dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan anggaran PSO tepat sasaran.
Usulan Skema Subsidi Rekalkulasi
Selain evaluasi trayek, Hengky mendorong perubahan mekanisme subsidi JakLingko. Skema buy the service yang saat ini diterapkan dinilai lebih cocok untuk Transjakarta, bukan untuk JakLingko. Sebagai gantinya, ia mengusulkan subsidi rekalkulasi yang menghitung biaya per kilometer dan biaya operasional.
“Sistemnya itu jangan kita pakai yang sama. Bisa tidak kita pakai subsidi rekalkulasi? Jadi berapa biaya per kilometernya, dikalikan dengan biaya operasinya. Nah, dari situ kita patokan maksimal profit yang kita berikan ke mereka berapa, jadi clear,” jelas Hengky.
Usulan ini bertujuan agar anggaran PSO lebih transparan dan efisien, sekaligus mendorong kualitas layanan transportasi publik di Jakarta.
Harapan Perbaikan Layanan JakLingko
Hengky berharap hasil evaluasi ini dapat meningkatkan efektivitas subsidi dan memberikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya adaptasi skema subsidi terhadap kondisi lapangan agar tidak ada trayek yang sia-sia.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya DPRD DKI untuk mengawal pengelolaan transportasi umum di Jakarta agar lebih akuntabel dan berorientasi pada kebutuhan warga.
