Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terdepan Indonesia. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Muhammad Tito Karnavian, mengumumkan rencana ambisius untuk memperbaiki 15.000 rumah tidak layak huni di kawasan perbatasan. Program ini merupakan bagian dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal dengan istilah bedah rumah.
Target dan Sasaran Program
Program bedah rumah ini akan menyasar 15.000 unit rumah yang tersebar di 40 kabupaten/kota pada 17 provinsi di seluruh Indonesia. Mendagri Tito menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara bagi masyarakat perbatasan yang selama ini belum tersentuh secara optimal. Dengan perbaikan rumah, diharapkan kualitas hidup warga perbatasan meningkat dan rasa bangga terhadap negara semakin kuat.
"Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan agar mereka bangga dengan negara, bangga dengan pemerintah, dan nasionalisme akan makin kuat," ujar Mendagri dalam keterangannya di Kantor BNPP, Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Dampak terhadap Ketahanan Negara
Menurut Mendagri, peningkatan kualitas hidup masyarakat perbatasan akan berdampak langsung pada ketahanan negara. Kawasan perbatasan yang sejahtera akan menjadi buffer zone atau zona penyangga yang kuat dalam sistem pertahanan Indonesia, terutama dalam menghadapi potensi infiltrasi dari luar negeri. Oleh karena itu, program ini tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga strategis bagi keamanan nasional.
Apresiasi dan Peningkatan Alokasi
Mendagri menyampaikan apresiasi kepada Presiden serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) atas dukungan penuh terhadap program ini. Ia mengungkapkan bahwa awalnya alokasi program bedah rumah di kawasan perbatasan hanya sekitar 10.000 unit. Namun, setelah dilakukan peninjauan langsung ke lapangan, jumlah tersebut ditingkatkan menjadi 15.000 unit. "Jadi saya sangat berterima kasih, ini program BNPP mungkin paling besar yang pernah ada semenjak BNPP berdiri dari 2010," katanya.
Verifikasi dan Ketepatan Sasaran
Dalam pelaksanaannya, usulan sasaran penerima bantuan akan diverifikasi dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data ini memiliki detail by name by address, sehingga memastikan bantuan tepat sasaran. Mendagri berharap program ini dapat menjadi pemicu bagi kementerian dan lembaga lain untuk turut menghadirkan program pembangunan di kawasan perbatasan, seperti pembangunan pasar, dermaga, dan fasilitas pendidikan.
"Saya ingin menggambarkan saja bagaimana perbatasan itu kalau dengan adanya program ini, itu betul-betul menyentuh mereka, mereka merasa negara hadir," jelasnya.
Kehadiran Pejabat Terkait
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta pejabat terkait lainnya. Kehadiran mereka menunjukkan sinergi antarlembaga dalam mewujudkan program prioritas nasional ini.
Dengan program bedah rumah ini, diharapkan masyarakat perbatasan semakin sejahtera dan nasionalisme semakin kuat, sehingga Indonesia memiliki benteng pertahanan yang kokoh dari wilayah terdepan.
