Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pembangunan 37.373 unit hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh. Hingga 23 Juli 2026, sebanyak 1.832 unit atau 4,90 persen dari total kebutuhan sedang dalam proses pembangunan, sementara 401 unit telah rampung dan siap dimanfaatkan.
Anggaran dan Target 2026
Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp2 triliun melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada 2026 untuk menyelesaikan sebagian kebutuhan huntap hingga Desember. Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR, Safrizal ZA, menegaskan bahwa percepatan pembangunan tetap memperhatikan ketentuan teknis dan keselamatan.
“Fokus pemerintah saat ini adalah penyelesaian hunian tetap. Sebanyak 1.832 unit atau 4,90 persen sedang dalam proses pembangunan dan 401 unit telah selesai. Pada tahun ini juga telah dialokasikan anggaran sekitar Rp2 triliun melalui Kementerian PKP untuk menyelesaikan sebagian kebutuhan huntap hingga Desember 2026,” kata Safrizal dalam keterangan tertulis, Minggu (26/7/2026).
Program Rehabilitasi Aceh
Pembangunan huntap merupakan bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh yang memperoleh alokasi Rp58,973 triliun. Jumlah tersebut menjadi porsi terbesar dari total kebutuhan anggaran nasional sebesar Rp101,166 triliun untuk periode 2026-2028. Satgas PRR memastikan setiap lokasi huntap sesuai tata ruang, memiliki legalitas lahan jelas, aman dari ancaman bencana, serta didukung infrastruktur dasar seperti akses jalan, air bersih, listrik, dan sanitasi. Kawasan zona merah penataan ruang tidak akan digunakan sebagai lokasi permukiman.
Skema Pembangunan
Penyediaan huntap dilaksanakan melalui beberapa skema. Kementerian PKP membangun kawasan permukiman pada lahan yang dinyatakan clear and clean, sedangkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menangani pembangunan secara in-situ di atas lahan milik warga. BNPB juga menyalurkan bantuan stimulan secara bertahap bagi warga yang memenuhi persyaratan dan memilih membangun kembali rumah secara mandiri.
Untuk pembangunan melalui Kementerian PKP, proses lelang telah berjalan untuk lokasi yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Satgas PRR mendorong pembangunan tahap 2026 dapat dimulai secara bertahap pada Agustus di berbagai wilayah Aceh. Percepatan penyediaan huntap turut melibatkan berbagai lembaga dan unsur masyarakat. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan membangun 104 unit di Aceh Utara, Polri berkontribusi di Aceh Tamiang, dan Yayasan Buddha Tzu Chi merencanakan pembangunan ratusan unit hunian.
Tantangan dan Langkah ke Depan
Safrizal mengungkapkan bahwa sejumlah persoalan lahan masih diselesaikan bersama pemerintah daerah. Di Aceh Tamiang, salah satu lokasi di kawasan PT Semadam masih dalam tahap finalisasi dan direncanakan mulai dibangun pada 2027. Lokasi di Aceh Tengah dan Gayo Lues telah disepakati, tetapi proses pengadaan lahannya masih berlangsung. Satgas PRR mendorong penyelesaian tepat waktu, transparan, dan tanpa mengurangi kepastian hukum.
Sebelumnya, Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian dalam rapat koordinasi pada Selasa (21/7/2026) mengingatkan kepala daerah di wilayah terdampak untuk proaktif dalam penyiapan lahan agar pemulihan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
