Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi terhadap capaian positif inflasi nasional pada April 2026 yang berhasil dijaga pada level 2,42 persen secara tahunan (year-on-year). Meskipun demikian, Tito mengingatkan seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk tidak cepat berpuas diri dan tetap meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan pemantauan langsung di lapangan guna mengantisipasi dampak dinamika geopolitik global terhadap stabilitas harga.
Pemantauan Langsung di Lapangan
“Kita masih bersyukur bahwa inflasi year on year masih di angka 2,42% di bulan April, namun bulan Mei ini kita harus mengamati betul perkembangan dari dampak terutama kenaikan harga minyak dan juga kurs mata uang,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Senin (18/5/2026). Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2026 yang dirangkaikan dengan pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Pengawasan Obat dan Makanan di Kantor Kemendagri, Jakarta.
Perbandingan dengan Negara Lain
Tito menjelaskan bahwa capaian inflasi Indonesia saat ini masih tergolong sangat terkendali jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain yang menghadapi tekanan inflasi ekstrem akibat gejolak ekonomi global. Menurut Tito, kondisi ini menunjukkan efektivitas langkah pengendalian inflasi yang selama ini dijalankan secara terkoordinasi oleh pemerintah pusat dan daerah. “Ada negara yang sudah mencapai 612%, bayangkan semua harga barang dan jasa naik 6 kali lipat, sementara kita di angka 2,42 yang berarti inflasi terkendali,” tegas Tito.
Sektor Transportasi Penyumbang Inflasi Tertinggi
Tito juga memaparkan bahwa sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi bulanan tertinggi pada periode ini. Sementara itu, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau justru relatif stabil dan berkontribusi sebagai faktor penyeimbang dalam menjaga tekanan inflasi tetap terkendali.
Langkah Antisipatif untuk Daerah
Sebagai langkah antisipatif, Tito meminta Pemda, terutama wilayah dengan tingkat inflasi di atas target seperti Papua Barat dan Aceh, untuk segera menuntaskan persoalan distribusi pangan. Hal ini khususnya terkait komoditas cabai merah yang masih menjadi salah satu faktor pemicu kenaikan harga di sejumlah daerah. “Sekali lagi kita amati betul dampak dari kenaikan barang dan jasa di daerah masing-masing, konsekuensi dari selain hal-hal yang rutin, tapi terutama kenaikan harga minyak global serta fluktuasi kurs mata uang,” kata Tito.
Peserta Rapat Koordinasi
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah pembicara, yakni Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti; Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Elin Herlina; Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa; serta Pelaksana Tugas (Plt) Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI (KSP) Popy Rufaidah. Hadir pula pembicara lainnya secara daring, yaitu perwakilan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Perdagangan RI (Kemendag), Kementerian Pertanian RI (Kementan), Kejaksaan Agulus RI (Kejagung), Satgas Pangan Polri, Mabes TNI, dan Perum Bulog.
