Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau 2026 akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian masyarakat dan berbagai sektor karena berpotensi dipengaruhi fenomena El Nino yang masih berlangsung. Informasi mengenai jadwal puncak musim kemarau 2026 serta perkembangan El Nino menjadi penting untuk diketahui sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak yang mungkin timbul. BMKG juga telah menyiapkan sejumlah rekomendasi bagi pemerintah maupun masyarakat untuk mengurangi risiko yang dapat terjadi selama periode kemarau.
Puncak Kemarau 2026 dan Kesiapan Hadapi El Nino
Merujuk informasi yang disampaikan BMKG pada Kamis (18/6/2026), puncak musim kemarau 2026 diprediksi terjadi pada periode Juli hingga September 2026. Dari rentang waktu tersebut, Agustus diperkirakan menjadi bulan dengan wilayah terdampak paling luas. BMKG mengingatkan bahwa seluruh masyarakat perlu meningkatkan kesiapan menghadapi dampak musim kemarau yang berpotensi diperkuat oleh fenomena El Nino. Langkah antisipasi diperlukan untuk menekan risiko kerugian pada berbagai sektor, mulai dari pangan hingga kesehatan masyarakat.
Jadwal Puncak Musim Kemarau 2026 di Indonesia
Menurut BMKG, puncak musim kemarau tidak terjadi secara bersamaan di seluruh Indonesia. Berikut rincian wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada 2026:
- Juli 2026: Sebanyak 83 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 12,26% wilayah Indonesia diprediksi mengalami puncak kemarau pada Juli 2026. Wilayah tersebut meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian tengah, serta Papua bagian timur.
- Agustus 2026: Pada Agustus 2026, sebanyak 369 ZOM atau sekitar 48,84% wilayah Indonesia diperkirakan mencapai puncak musim kemarau. Wilayah yang terdampak mencakup Sumatra bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku dan Maluku Utara, serta sebagian besar Pulau Papua.
- September 2026: Sebanyak 169 ZOM atau sekitar 25,41% wilayah diprediksi mengalami puncak kemarau pada September 2026. Wilayahnya meliputi Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatra Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, dan Papua Pegunungan bagian tengah.
El Nino Diprediksi Bertahan hingga Awal 2027
Berdasarkan perhitungan BMKG pada awal Juni 2026, fenomena El Nino diprediksi masih akan bertahan hingga awal tahun 2027. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai selama berlangsungnya musim kemarau. BMKG memperkirakan terdapat peluang sebesar 98% bahwa El Nino mencapai kategori moderat. Sementara itu, peluang El Nino mencapai kategori kuat diperkirakan sebesar 62%. Meski demikian, BMKG menjelaskan bahwa dampak langsung fenomena tersebut terhadap wilayah Indonesia diperkirakan berlangsung selama musim kemarau hingga Oktober 2026.
Rekomendasi BMKG untuk Berbagai Sektor
Dalam menghadapi musim kemarau dan potensi dampak El Nino, BMKG memberikan sejumlah rekomendasi kepada berbagai sektor:
- Sektor pangan: Penyesuaian jadwal tanam serta penggunaan varietas tanaman yang hemat air dan tahan terhadap kondisi kering.
- Sumber daya air: Revitalisasi waduk dan perbaikan jaringan pipa air bersih guna menjaga ketersediaan pasokan air bagi masyarakat.
- Energi: Kapasitas air bendungan dipastikan tetap aman guna mendukung operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
- Kesehatan: Pemerintah daerah diminta menyiapkan respons cepat dalam mengantisipasi penurunan kualitas udara yang dapat memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Lebih lanjut, Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menegaskan bahwa BMKG terus melakukan koordinasi dan pendampingan kepada berbagai pemangku kepentingan untuk menghadapi kondisi iklim yang terjadi. "BMKG secara aktif berkomunikasi, berkoordinasi, serta melakukan pendampingan kepada pemangku kepentingan di tingkat daerah, seperti pemerintah daerah, Forkopimda, BPBD, dan semua pihak yang membutuhkan informasi yang lebih detail dan bagaimana cara memitigasi serta beradaptasi terkait dengan kondisi iklim yang terjadi saat ini," ujarnya dalam keterangan resmi pada Kamis (18/6/2026).
