Pemerintah Indonesia telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp100,1 triliun untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Anggaran tersebut akan digunakan hingga tahun 2028 dan telah mendapatkan persetujuan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto. Dana ini akan disalurkan secara bertahap selama tiga tahun ke depan.
Rincian Anggaran dan Tahapan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan hal tersebut setelah mengikuti rapat Tim Pengarah Satgas Percepatan Rehab-Rekon Pascabencana Sumatra yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Jakarta, pada Kamis (18/6/2026).
"Presiden sudah mengeluarkan direktif menyetujui total anggaran selama tiga tahun sebesar Rp100,1 triliun yang terbagi menjadi tiga tahapan," ujar Tito. Rinciannya, pada tahun 2026 pemerintah mengalokasikan Rp38,9 triliun, kemudian Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.
Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pemulihan berbagai sektor yang terdampak bencana di ketiga provinsi tersebut. Menurut Tito, anggaran ini melibatkan 33 kementerian dan lembaga. Sebanyak 23 kementerian atau lembaga utama akan menangani sektor-sektor yang langsung dirasakan masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, pertanian, dan perikanan. Sementara itu, 10 kementerian atau lembaga lainnya berperan sebagai pendukung.
Progres Pemulihan di Lapangan
Tito menyatakan bahwa sebagian besar kementerian dan lembaga telah mengajukan kebutuhan anggaran kepada Kementerian Keuangan. Beberapa di antaranya bahkan sudah menerima pencairan dana dan mulai menjalankan program di lapangan. "Kalau sudah ditransfer, maka speed-nya akan kencang sekali," tegasnya.
Selain dukungan dari pemerintah pusat, daerah juga telah menerima tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun untuk mempercepat pemulihan pascabencana. Rinciannya, Aceh menerima Rp1,6 triliun, Sumatra Barat Rp2,3 triliun, dan Sumatra Utara Rp6,1 triliun.
Progres pemulihan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejauh ini berjalan relatif baik. Sejumlah layanan dasar seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah, pasar, SPBU, hingga jaringan listrik telah kembali beroperasi. Di sektor pendidikan, sebanyak 4.922 sekolah terdampak telah mulai ditangani. Meski demikian, masih terdapat sejumlah sekolah yang harus menjalankan kegiatan belajar mengajar di lokasi darurat karena bangunan sekolah rusak berat atau perlu direlokasi.
Sementara itu, untuk hunian sementara korban bencana, pemerintah mencatat sekitar 97 persen sudah terbangun. Bahkan, berdasarkan laporan terakhir dari pemerintah daerah, hampir tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda pengungsian.
Prioritas dan Pengawasan
"Prioritas kita ke depan yang paling utama adalah infrastruktur, mempermanenkan jalan dan jembatan daerah yang belum tersentuh," ujar Tito. Menko PMK Pratikno menambahkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pencairan anggaran, tetapi juga memastikan program pemulihan dapat segera terlaksana di lapangan. Pihaknya juga memperkuat pengawasan dan monitoring agar pelaksanaan rehab-rekon berjalan efektif dan tidak terjadi tumpang tindih program.
"Kami membahas bagaimana meningkatkan pengawasan, monitoring, dan pelaporan untuk menjamin tidak ada yang terlewatkan serta memastikan sinergi antarlembaga berjalan baik," imbuhnya.
