Sepuluh provinsi yang tergabung dalam Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) baru saja menyepakati tiga klaster kerja sama baru yang mencakup bidang ketahanan energi, pembangunan giant sea wall di lima provinsi, dan pengelolaan sampah. Kesepakatan ini dihasilkan dalam rapat kerja yang digelar di Kota Semarang, Jawa Tengah.
Tiga Klaster Baru Menambah Enam Klaster Sebelumnya
Tiga sektor tersebut melengkapi enam klaster kerja sama yang telah ditandatangani oleh sepuluh gubernur pada Juni 2025 lalu. Enam klaster sebelumnya meliputi ketahanan pangan, pariwisata, kebencanaan, ketertiban umum, kesejahteraan sosial, dan sistem pelayanan berbasis elektronik (SPBE). Dengan demikian, total klaster kerja sama kini menjadi sembilan.
Pernyataan Gubernur Jawa Tengah
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan bahwa dalam rapat kerja tahun ini, perwakilan dari sepuluh provinsi telah mencapai kesepakatan untuk membangun daerah masing-masing melalui kerja sama di berbagai bidang yang telah ditentukan. Ia berharap para peserta dapat segera membahas implikasi dari hasil rapat kerja setelah kembali ke daerahnya masing-masing. “Outputnya adalah kita bisa melakukan eksplorasi wilayah dan kolaborasi antardaerah,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Selasa (12/5/2026).
Fokus pada Ketahanan Pangan, Energi, dan Sampah
Ahmad Luthfi menegaskan bahwa ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pengelolaan sampah memerlukan kolaborasi tidak hanya antarkabupaten/kota, tetapi juga lintas provinsi. Kondisi geopolitik global yang berdampak pada tingginya harga minyak dunia turut mempengaruhi Indonesia. Pemerintah pusat telah berupaya menahan harga BBM agar tidak melambung tinggi, sehingga setiap daerah harus mulai bekerja sama untuk memperluas produksi energi baru terbarukan.
“Persoalan sampah ini menjadi prioritas Presiden melalui target zero sampah 2029. Kita harus berupaya mencapai zero sampah pada tahun 2028 dengan mereplikasi praktik baik yang sudah ada di beberapa daerah,” jelas Ahmad Luthfi.
Arahan Wakil Menteri Dalam Negeri
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, saat memberikan arahan menyampaikan bahwa sepuluh provinsi yang tergabung dalam FKD-MPU berkontribusi sebesar 62% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ia ingin melihat sejauh mana tindak lanjut dari enam rencana aksi yang disepakati pada tahun 2025, dan mengapresiasi usulan rencana kerja sama baru di sektor energi dan pengolahan sampah.
“Energi ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Presiden telah memberikan arahan agar harga BBM subsidi tetap stabil sampai akhir tahun ini, serta percepatan transformasi ke kendaraan elektrik. Kalau bisa semua gubernur mulai memakai kendaraan listrik,” ujarnya.
Pentingnya Konektivitas Distribusi Pangan
Mengenai ketahanan pangan, Bima Arya menekankan bahwa konektivitas distribusi harus mulai dipikirkan bersama agar persediaan bahan pokok penting tetap terjaga. Kolaborasi antardaerah sangat diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut.
Tindak Lanjut dan Rencana ke Depan
Direktur Eksekutif Sekretariat Bersama MPU, Suhajar Diantoro, mengatakan bahwa kerja sama sepuluh provinsi ini terus berkembang. Setelah enam klaster yang disepakati pada tahun 2025, kini ada tambahan mengenai energi, pengolahan sampah, dan giant sea wall. “Jadi setelah rapat kerja Gubernur ini, insyaallah bulan Juni nanti kita akan tindak lanjuti melalui rapat kepala satuan kerja perangkat daerah terkait pada bidang-bidang yang kita sepakati, untuk menyusun rencana aksi,” katanya.
Sementara itu, dari enam klaster yang disepakati tahun 2025, klaster pariwisata sudah terlihat jelas perkembangannya. Saat ini masih dimatangkan paket wisata yang melibatkan beberapa provinsi dalam satu perjalanan. “Bulan Oktober 2025 lalu, dinas pariwisata 10 provinsi sudah bertemu dan merancang program itu,” jelas Suhajar.
Kolaborasi BUMD Pangan
Dalam rapat kerja tahun ini, sebanyak 12 BUMD dari 10 provinsi juga telah bertemu untuk membahas distribusi pangan. Jakarta telah mengusulkan dashboard pangan yang berisi stok dan harga pangan, yang telah disepakati dan akan dibahas detail serta diuji coba pada tahun ini. “Juni nanti 12 BUMD pangan ini akan kita kumpulkan lagi untuk membuat jaringan BUMD pangan 10 provinsi. Mungkin ke depan akan ada usulan untuk membangun holding pangan,” katanya.
