Anggota DPRD Bekasi Usulkan Modernisasi Angkot Massal Mirip JakLingko
Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, mengusulkan agar angkutan kota di wilayahnya dimodernisasi secara massal dengan mengadopsi model JakLingko yang diterapkan di DKI Jakarta. Usulan ini disampaikan menyusul aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan para sopir angkot di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Bekasi, pada Kamis (12/2/2026).
Demo Sopir Angkot Tutup Jalan Utama
Aksi protes tersebut dilakukan oleh massa dari berbagai trayek angkot, termasuk K-02, K-07, K-10, K-11, K-25, dan K-30. Mereka memarkir kendaraan hingga menutup sebagian akses Jalan Jenderal Ahmad Yani, menyebabkan kemacetan parah di jantung kota. Demonstrasi ini merupakan bentuk penolakan terhadap peluncuran Bus Trans Beken yang dinilai mengancam mata pencaharian mereka.
Hary menyatakan bahwa pihaknya, bersama dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda), tidak diberi sosialisasi atau dilibatkan dalam perencanaan Trans Beken. "Dengan keberadaan Trans Beken ini, mereka merasa ini sebuah ancaman, apalagi skemanya sampai dengan saat ini, sebulan ke depan, sampai dengan nanti Lebaran itu masih diberikan gratis, subsidi gratis, sehingga mereka (sopir angkot) menuntut," jelasnya.
Usulan Modernisasi dengan Model JakLingko dan Warawiri
Sebagai solusi, Hary merekomendasikan agar Pemerintah Kota Bekasi melakukan modernisasi transportasi massal untuk angkutan kota. "Kita punya contohnya ada di JakLingko di DKI Jakarta dan juga di Surabaya ada Warawiri," ujarnya kepada wartawan pada Jumat (13/2/2026). Skema yang diusulkan meliputi:
- Peningkatan servis dan fasilitas angkot, termasuk penggunaan AC.
- Pemberian subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Pemberian gaji tetap kepada sopir, mirip dengan sistem di JakLingko dan Warawiri.
Ia yakin bahwa dengan modernisasi ini, masyarakat akan lebih tertarik menggunakan transportasi umum di Bekasi. Selain itu, angkot yang dimodernisasi diharapkan dapat berfungsi sebagai feeder untuk bus-bus yang beroperasi di kota tersebut.
Tarif Tidak Bisa Gratis seperti JakLingko
Meski mengusulkan model serupa, Hary menegaskan bahwa tarif angkot di Bekasi tidak dapat mengikuti JakLingko yang gratis. "Kalau menurut saya, tidak bisa dibilangkan gratis, kenapa? Karena kita harus membandingkan APBD Provinsi DKI Jakarta dengan APBD Kota Bekasi itu tidak apple to apple," tuturnya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pendapatan daerah antara DKI Jakarta dan Kota Bekasi.
Usulan modernisasi angkot ini diharapkan dapat meredakan ketegangan antara sopir angkot dan pemerintah, sekaligus meningkatkan kualitas transportasi umum di Bekasi. Namun, implementasinya masih memerlukan kajian lebih lanjut dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
