PDIP Desak Pemerintah Siapkan Mitigasi Komprehensif untuk Jemaah Haji Imbas Konflik Timur Tengah
Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP, Selly Gantina, secara tegas meminta pemerintah untuk menjaga stabilitas pelaksanaan ibadah haji dalam menghadapi dampak perang yang berkecamuk di kawasan Timur Tengah. Dia mendorong pemerintah agar memastikan bahwa keuangan haji tidak terganggu oleh situasi konflik yang sedang terjadi.
"Berkecamuknya konflik Timur Tengah berdampak pada segala aspek, mulai dari keamanan hingga ekonomi. Karena itu, diperlukan mitigasi yang komprehensif, termasuk membawa pulang jemaah umrah dan memastikan keuangan haji tidak terganggu," kata Selly dalam keterangan resminya pada Kamis, 12 Maret 2026.
Kesiapan Skenario Pembiayaan dan Logistik Darurat
Selain itu, Selly mengingatkan perlunya kesiapan skenario pembiayaan dan logistik jika terjadi kondisi darurat yang mengharuskan jemaah haji bertahan lebih lama di Arab Saudi. Menurutnya, situasi luar biasa yang menyebabkan jemaah tertahan dapat memunculkan pertanyaan serius mengenai pembiayaan akomodasi hingga transportasi tambahan.
"Dalam kondisi seperti itu, kita tidak bisa serta-merta membebankan seluruhnya kepada dana yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dana haji harus dijaga keberlanjutannya. Jangan sampai seluruh sumber daya keuangan digunakan untuk menyelamatkan situasi jangka pendek, tetapi pada tahun berikutnya justru tidak tersedia dana yang cukup untuk memberangkatkan jamaah," jelasnya dengan tegas.
Persiapan Skema Pemulangan dan Rute Penerbangan Alternatif
Lebih lanjut, Selly juga meminta pemerintah untuk menyiapkan berbagai skema pemulangan jemaah haji jika jalur penerbangan utama terganggu akibat konflik. Dia menilai bahwa perubahan rute penerbangan, misalnya melalui rute memutar di Afrika, dapat meningkatkan biaya operasional secara signifikan.
Saat ini, penerbangan haji Indonesia dilayani oleh dua maskapai utama, yaitu Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Selly menekankan bahwa maskapai asing belum tentu bersedia melakukan penjadwalan ulang dengan rute lebih panjang tanpa konsekuensi biaya tambahan.
"Karena itu, pemerintah harus menyiapkan berbagai opsi sejak sekarang, mulai dari koordinasi diplomatik, kesiapan maskapai, hingga skema pembiayaan darurat, agar keselamatan dan kepastian kepulangan jemaah tetap terjamin," ujarnya dengan penuh keyakinan.
Pengawasan dan Tanggung Jawab Konstitusional
Pihaknya, kata dia, akan mengawasi dan memastikan perlindungan jemaah haji secara ketat. Menurutnya, pemerintah perlu membuat beberapa skenario perjalanan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan krisis.
"Ibadah haji dan umrah bukan sekadar perjalanan spiritual, tetapi juga menyangkut tata kelola pelayanan publik lintas negara. Oleh karena itu, kesiapan negara dalam menghadapi berbagai skenario krisis adalah bagian dari tanggung jawab konstitusional kita terhadap jemaah," tegas Selly, menekankan pentingnya peran negara dalam situasi ini.
Dengan demikian, desakan dari PDIP ini menegaskan urgensi bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam melindungi kepentingan jemaah haji Indonesia di tengah ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah.
