DPR Minta Kemenhaj Jelaskan Detail Wacana 'War Tiket' Haji Tanpa Antre
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk memberikan penjelasan secara detail mengenai usulan sistem 'war tiket' ibadah haji tanpa harus melalui proses antrean panjang. Abidin menekankan bahwa keterangan ini sangat dibutuhkan agar publik, terutama calon jemaah yang telah menunggu belasan hingga puluhan tahun, tidak merasa resah atau cemas dengan perubahan yang mungkin terjadi.
"Itu kan wacana awal, silakan pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah menjelaskan secara utuh agar tidak menimbulkan keresahan bagi calon jemaah yang sudah mendaftar dan mendapatkan antrean jadwal keberangkatan," kata Abidin kepada wartawan pada Sabtu, 11 April 2026. Legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengingatkan agar ide spontan yang disampaikan oleh Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), tidak disampaikan ke publik sebelum diuji secara matang dan didukung oleh data yang mendetail.
Kekhawatiran atas Ide Spontan dan Potensi Kecemburuan
Abidin Fikri menyatakan bahwa segala upaya untuk mengatasi kerumitan antrean panjang bagi calon jemaah harus segera dijelaskan oleh Kemenhaj. Ia menegaskan bahwa jangan sampai ide yang belum teruji kebenarannya sudah disebarluaskan, karena hal ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di antara para calon jemaah. "Hemat saya, segala upaya untuk memastikan kerumitan dalam antrean yang panjang bagi calon jemaah harus segera dijelaskan oleh Kementerian Haji dan Umrah, jangan sampai ide spontan yang belum ada uji sahih sudah disampaikan ke publik," ujarnya.
Ia juga menyebut bahwa usulan 'war tiket' haji bisa saja dilakukan asalkan dengan perhitungan yang benar dan adil. Namun, Abidin masih memikirkan sejumlah kemungkinan jika sistem tersebut diberlakukan, termasuk bagaimana skema prioritas akan diterapkan. "Saya kira tergantung dari pemerintah bagaimana penerapannya, apakah skema war tiket itu diprioritaskan untuk yang sudah masuk daftar antrean atau tidak. Atau siapa pun bisa mendaftar setelah ditentukan dan tetapkan Pemerintah dan DPR Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang langsung membayar bisa berangkat haji tanpa mempertimbangkan daftar antrean jamaah haji yang ada," jelasnya.
Latar Belakang Wacana 'War Tiket' dari Kemenhaj
Sebelumnya, Kemenhaj tengah mengkaji terobosan radikal untuk mengatasi persoalan antrean haji yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Salah satu wacana yang muncul adalah menerapkan mekanisme 'war tiket' atau sistem pendaftaran langsung tanpa antrean panjang, mirip dengan proses pemberangkatan haji di masa lalu sebelum adanya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Menteri Haji dan Umrah RI, Gus Irfan, mengungkapkan bahwa ide ini berangkat dari pemikiran progresif di internal Kementerian, termasuk dari Wakil Menteri Haji dan Umrah. Tujuannya adalah mencari solusi agar calon jemaah tidak perlu menunggu terlalu lama untuk berangkat ke Tanah Suci. "Muncul pemikiran apakah perlu antrean yang begitu lama? Apakah tidak perlu dipikirkan bagaimana kita kembali ke zaman sebelum ada BPKH. Sebelum ada BPKH, Insyaallah tidak ada antrean," ujar Menhaj dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2025 M yang berlangsung di Asrama Haji Grand El Hajj, Tangerang, Banten, pada Rabu, 8 April 2026.
Dalam skema 'war tiket' ini, pemerintah nantinya akan mengumumkan biaya haji tahun berjalan dan membuka pendaftaran pada tanggal tertentu. Siapa pun yang siap secara finansial dan fisik bisa langsung mendaftar dan berangkat di tahun yang sama, tanpa harus menunggu dalam daftar antrean yang panjang. Namun, wacana ini masih memerlukan kajian lebih lanjut untuk memastikan keadilan dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
